JAMBI – Pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan besarnya anggaran dan banyaknya program. Di balik setiap kebijakan, terdapat data kependudukan yang menjadi pijakan untuk menentukan ke mana sekolah dibangun, di mana fasilitas kesehatan dibutuhkan, hingga bagaimana pemerintah membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., saat membuka Webinar ASN Siginjai Belajar Seri 3 Tahun 2026, sekaligus menjadi narasumber utama melalui video conference Zoom Meeting, Rabu (16/09/2026).
Webinar yang diinisiasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi itu mengangkat tema “Akselerasi Kota Jambi Bahagia Wujudkan Kependudukan Berkualitas melalui Sinergi ASN.”
Di hadapan para aparatur Pemerintah Kota Jambi, Maulana menekankan bahwa data kependudukan harus menjadi bagian penting dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Data yang akurat dan presisi, menurutnya, akan menentukan apakah kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Integrasi data kependudukan dalam dokumen perencanaan, mulai dari RPJMD hingga program strategis di tingkat RT, merupakan kunci utama untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat Kota Jambi secara akurat,” ujar Maulana.
Webinar tersebut juga menghadirkan Wakil Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jambi, Insyah Yulikah, S.Psi., M.Sc., yang membawakan materi “Mengulas Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)”.
Selain itu, hadir Deputi Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) Kemendukbangga/BKKBN, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng., dengan materi “Mengelola Perubahan Kependudukan untuk Mewujudkan Kota Jambi Bahagia melalui Sinergi ASN.”
Ekonomi Tumbuh, Tantangan Kependudukan Mengikuti
Dalam paparannya, Maulana menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi Kota Jambi menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tercatat sebesar 4,8 persen pada 2024, kemudian meningkat menjadi 5,13 persen pada 2025, dan kembali tumbuh hingga 5,44 persen pada Semester I 2026.
Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu modal bagi Pemkot Jambi untuk memperkuat pembangunan dan mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia, yakni kota yang Bersih, Aman, Harmoni, dan Agamis.
Namun, pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan perubahan struktur penduduk.
Maulana menyebut jumlah penduduk Kota Jambi kini mencapai sekitar 654.000 jiwa, dengan kepadatan rata-rata sekitar 3.781 jiwa per kilometer persegi. Struktur penduduk juga didominasi kelompok usia produktif serta generasi muda, mulai dari Milenial, Gen Z hingga Gen Alpha.
“Kondisi demografi ini merupakan potensi besar yang harus kita kelola dengan baik. Bonus demografi harus diikuti dengan kebijakan yang tepat, mulai dari pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, hingga penyediaan fasilitas publik,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah tidak bisa menggunakan pendekatan pembangunan yang seragam untuk seluruh wilayah.
Kebutuhan masyarakat di kawasan permukiman lama tentu berbeda dengan wilayah yang sedang mengalami pertumbuhan penduduk. Perubahan tersebut harus terbaca dalam data dan diterjemahkan ke dalam kebijakan.
Kampung Bahagia Berbasis Kebutuhan Warga
Untuk merespons dinamika tersebut, Pemkot Jambi terus menjalankan 11 program prioritas pembangunan.
Salah satunya melalui Program Kampung Bahagia, yang dirancang menyentuh kebutuhan masyarakat hingga tingkat tapak dengan pendekatan pembangunan berbasis usulan dari bawah atau bottom-up.
Melalui pendekatan ini, pembangunan di tingkat RT diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. Pemerintah juga berupaya mengurangi kesenjangan fasilitas antarwilayah secara bertahap.
Pemanfaatan data kependudukan kemudian menjadi penting dalam menentukan pemerataan fasilitas dasar, terutama pendidikan dan kesehatan.
Di kawasan permukiman lama seperti Kecamatan Telanaipura dan Pasar, pemerintah melakukan penataan fasilitas pendidikan, termasuk melalui penggabungan maupun relokasi sekolah berdasarkan kebutuhan.
Sementara di kawasan permukiman baru yang mengalami pertumbuhan penduduk, seperti Kecamatan Alam Barajo dan kawasan Permata Land, pemerintah mendorong pembangunan unit sekolah baru, termasuk TK dan SMP.
Penguatan fasilitas kesehatan juga dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan penduduk, salah satunya melalui penyediaan dan penguatan pelayanan puskesmas.
“Jangan sampai fasilitas publik dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan penduduk. Di wilayah yang penduduknya bertambah, fasilitas harus kita hadirkan. Sebaliknya, di wilayah yang mengalami perubahan jumlah penduduk, harus kita lakukan penataan,”
ungkap Maulana.
Bonus Demografi Harus Berujung Kesempatan Kerja
Tak hanya fasilitas dasar, struktur penduduk usia produktif juga menjadi perhatian dalam kebijakan ketenagakerjaan.
Melalui Dinas Tenaga Kerja, Pemkot Jambi menyediakan layanan Job Fair secara berkelanjutan sekaligus membuka akses peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
Pemerintah juga memfasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri, termasuk melalui program pengiriman peserta untuk bekerja di Jepang.
Program tersebut diarahkan tidak hanya untuk membuka kesempatan kerja, tetapi juga meningkatkan kompetensi serta daya saing tenaga kerja asal Kota Jambi.
Bagi Maulana, bonus demografi tidak boleh berhenti sebatas angka. Kelompok usia produktif harus dipersiapkan agar memiliki pendidikan, keterampilan dan akses terhadap kesempatan ekonomi.
10.067 ASN Jadi Penggerak Pembangunan
Di hadapan peserta webinar, Maulana kemudian menggarisbawahi posisi ASN sebagai penggerak utama pembangunan sekaligus pelayanan publik.
Saat ini terdapat sekitar 10.067 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, termasuk 5.606 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Jumlah tersebut menjadi kekuatan sekaligus tanggung jawab besar dalam memastikan berbagai kebijakan pemerintah berjalan sampai ke masyarakat.
Menurut Maulana, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh program dan anggaran, tetapi juga kualitas aparatur yang menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi pelayanan.
ASN dituntut untuk mampu memahami data, membaca perubahan masyarakat, bekerja adaptif, serta memastikan pelayanan publik tetap responsif dan berintegritas.
“Sinergi dan profesionalisme seluruh ASN menjadi pendorong utama keberhasilan program kependudukan dan pembangunan di Kota Jambi. ASN harus mampu memahami data, membaca perubahan, serta menerjemahkannya menjadi pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Maulana.
Webinar ASN Siginjai Belajar Seri 3 Tahun 2026 diikuti para pejabat struktural, pejabat fungsional dan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan budaya belajar di kalangan aparatur, sekaligus mendorong kolaborasi dan pemanfaatan data sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Dengan demikian, agenda kependudukan tidak berhenti pada pencatatan jumlah penduduk, tetapi menjadi dasar bagaimana pemerintah membaca kebutuhan warga dan menerjemahkannya menjadi pembangunan yang nyata.(*)
