Jambi - Nama CV Wakuda Bangun Jaya tercatat pada empat paket pembangunan pemerintah daerah di Jambi tahun anggaran 2026. Nilainya mencapai Rp24,76 miliar. Proyeknya tersebar dari Sungai Penuh, Merangin, Batanghari hingga Tebo.
Empat paket itu berada di bawah empat organisasi perangkat daerah yang berbeda. Tiga berkaitan dengan pembangunan fasilitas kesehatan. Satu lainnya berupa pembangunan aula serba guna.
Berdasarkan rekap pengadaan yang ditelaah Selasa (3/11/2026), seluruh paket tersebut menggunakan metode tender, bersumber dari APBD, dan masuk kategori pekerjaan konstruksi.
Nama penyedianya tertulis sama: “Cv. Wakuda Bangun Jaya”. Masing-masing memiliki kode paket dan kode Rencana Umum Pengadaan atau RUP yang berbeda.
Jika dijumlahkan, nilai yang tercantum dalam empat catatan itu mencapai Rp24.763.842.605. Angka ini merupakan akumulasi nilai dalam rekap pengadaan. Untuk memastikan nilai kontrak final maupun pembayaran yang telah dilakukan, tetap diperlukan dokumen kontrak, adendum dan realisasi pembayaran.
Paket terbesar berada di RSUD Mayjen H.A. Thalib, Kota Sungai Penuh. Nama pekerjaannya tercatat sebagai Pembangunan Gedung KJSU-KIA (PICU, NICU, CHATLAB, CYTOTOXIC).
Nilainya mencapai Rp13.964.299.543, atau sekitar Rp13,96 miliar. Paket ini berada di bawah satuan kerja RSUD Mayjen H.A. Thalib, Pemerintah Kota Sungai Penuh.
Pengadaannya tercatat dengan kode paket 10141812000 dan kode RUP 66702566. Sumber dananya APBD tahun anggaran 2026, dengan metode pemilihan tender.
Dari keseluruhan empat paket Wakuda, pembangunan gedung rumah sakit ini menyumbang sekitar 56,39 persen nilai tercatat. Artinya, lebih dari separuh akumulasi nilai empat paket tersebut berada pada satu pekerjaan di Sungai Penuh.
Dalam rekap, statusnya tertulis “Kontrak Sedang Berjalan”, dengan tahapan pengadaan “Kontrak”.
Namun, data itu belum menjelaskan persentase kemajuan pembangunan, batas waktu penyelesaian, maupun jumlah pembayaran yang telah dicairkan.
Paket terbesar kedua adalah pembangunan Puskesmas Pasar Masurai di Kabupaten Merangin.
Pekerjaan di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin tersebut memiliki nilai tercatat Rp8.079.803.900, atau sekitar Rp8,08 miliar.
Kode paketnya 10144211000, sedangkan kode RUP-nya 65518041. Sama seperti pembangunan gedung RSUD Mayjen Thalib, pengadaan ini menggunakan tender dan bersumber dari APBD 2026.
Statusnya juga “Kontrak Sedang Berjalan”, pada tahapan “Kontrak”.
Nilai Puskesmas Pasar Masurai menyumbang sekitar 32,63 persen dari akumulasi empat paket Wakuda.
Jika dua pekerjaan terbesar ini digabungkan—gedung RSUD Mayjen Thalib dan Puskesmas Pasar Masurai—nilainya mencapai Rp22.044.103.443. Porsinya sekitar 89,02 persen dari total empat paket.
Konsentrasi nilainya terlihat jelas. Sebagian besar berada pada dua pembangunan fasilitas kesehatan di Sungai Penuh dan Merangin.
Di Kabupaten Batanghari, Wakuda tercatat pada pembangunan Gedung Cathlab Single Plane.
Paket tersebut berada di bawah RSUD H. Abdoel Madjid Batoe atau RSUD HAMBA, Pemerintah Kabupaten Batanghari.
Nilai yang tercantum sebesar Rp1.978.939.162, atau sekitar Rp1,98 miliar. Paket ini memiliki kode 10145938000 dan kode RUP 66540732.
Sumber dananya APBD tahun anggaran 2026. Metode pengadaannya tender, dengan jenis pekerjaan konstruksi.
Rekap menampilkan status “Kontrak Sedang Berjalan”, pada tahapan “Kontrak”.
Paket Batanghari ini menyumbang sekitar 7,99 persen dari keseluruhan nilai empat pekerjaan Wakuda.
Judul pengadaannya secara khusus menyebut pembangunan gedung. Rekap tersebut belum menyediakan rincian volume bangunan maupun daftar peralatan medis yang termasuk dalam lingkup pekerjaan. Karena itu, cakupan pengadaannya perlu dibaca melalui spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.
Dengan tambahan paket Batanghari, tiga pembangunan fasilitas kesehatan yang mencantumkan Wakuda sebagai penyedia memiliki akumulasi nilai Rp24.023.042.605.
Jumlah itu setara sekitar 97,01 persen dari total empat paket.
Satu paket lainnya berada di Kabupaten Tebo, berupa pembangunan aula serba guna.
Nama yang tercantum dalam rekap adalah Pembangunan Aula Serba Guna Kecamatan 2.
Pekerjaan ini berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo, dengan nilai Rp740.800.000.
Kode paketnya 10149434000, sedangkan kode RUP-nya 67063211. Pengadaannya dilakukan melalui tender, bersumber dari APBD tahun anggaran 2026.
Status dan tahapannya sama dengan tiga paket lainnya: “Kontrak Sedang Berjalan” dan “Kontrak”.
Bagaimana profil perusahaan ini? Siapa pengurusnya? Dan seperti apa riwayat sertifikasi serta pengalaman pekerjaan yang tercatat?
Data profil badan usaha, legalitas, pengurus, tenaga kerja dan pengalaman yang ditelaah Selasa (3/11/2026) memperlihatkan sejumlah rincian mengenai Wakuda.
Perusahaan tersebut beralamat di Jalan H Syamsoe Bahroen Nomor 34, Kota Jambi, Provinsi Jambi.
Pada bagian pengurus, Fazko Riwaldi tercantum sebagai direktur. Sementara Gusti Adrian tercatat sebagai komisaris.
Jejak administrasinya setidaknya terlihat pada dua pencatatan legalitas tahun 2023. Keduanya mencantumkan nama notaris yang sama, yakni Elza Huzaifah Nirmaliana, S.H., M.Kn.
Entri pertama memuat nomor AHU-0044829-AH.01.14 Tahun 2023, dengan tanggal akta 17 Juli 2023. Entri kedua bernomor AHU-0032412-AH.01.16 Tahun 2023, dengan tanggal akta 28 Juli 2023.
Dua pencatatan itu menunjukkan adanya dokumen legalitas perusahaan sejak Juli 2023. Namun, jenis akta dan hubungan antara kedua pencatatan tersebut perlu dibaca melalui dokumen aslinya.
Jejak pekerjaan yang ditampilkan membawa penelusuran ke Kabupaten Bungo.
Pada tab pengalaman sebagai kontraktor utama atau mainkon, Wakuda mencantumkan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Aburan. Pemberi tugasnya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.
Pekerjaan tersebut masuk subklasifikasi BS002. Tanggal selesai yang tercantum adalah 6 September 2024.
Tangkapan layar menampilkan satu entri pengalaman tersebut. Nilai kontrak, volume pekerjaan dan lokasi rinci jembatan tidak terlihat pada bagian yang diunggah. Satu entri yang tampil juga belum menggambarkan seluruh pekerjaan yang pernah ditangani perusahaan.
Dari jembatan di Bungo, nama Wakuda kemudian tercatat pada sejumlah pembangunan gedung dalam rekap pengadaan 2026.
Empat paket yang telah ditelusuri memiliki akumulasi nilai Rp24.763.842.605. Seluruhnya bersumber dari APBD, menggunakan metode tender dan masuk kategori pekerjaan konstruksi.
Rinciannya sebagai berikut:
| Paket pekerjaan | Pemerintah/OPD | Nilai dalam rekap |
|---|---|---|
| Pembangunan Gedung KJSU-KIA—PICU, NICU, CHATLAB, CYTOTOXIC | Kota Sungai Penuh, RSUD Mayjen H.A. Thalib | Rp13.964.299.543 |
| Pembangunan Puskesmas Pasar Masurai | Kabupaten Merangin, Dinas Kesehatan | Rp8.079.803.900 |
| Pembangunan Gedung Cathlab Single Plane | Kabupaten Batanghari, RSUD HAMBA | Rp1.978.939.162 |
| Pembangunan Aula Serba Guna Kecamatan 2 | Kabupaten Tebo, Dinas PUPR | Rp740.800.000 |
| Total | Empat pemerintah daerah | Rp24.763.842.605 |
Tiga paket fasilitas kesehatan menyumbang Rp24.023.042.605, atau sekitar 97,01 persen dari keseluruhan nilai empat catatan itu.
Dalam rekap, keempatnya menampilkan status “Kontrak Sedang Berjalan”. Data tersebut belum memuat tanggal mulai dan akhir setiap kontrak, sehingga belum dapat dipastikan apakah seluruh jadwal pekerjaannya beririsan.
Riwayat sertifikasi Wakuda juga memperlihatkan cakupan bidang usaha yang cukup beragam.
Pada bagian SBU KBLI 2020, terdapat 11 entri. Seluruhnya menampilkan kualifikasi K. Dari jumlah tersebut, enam berstatus “Disetujui” dan lima berstatus “Pencabutan”.
Enam entri yang berstatus disetujui mencakup bidang berikut:
| Kode | Subklasifikasi | Tanggal ditetapkan | Akhir masa berlaku |
|---|---|---|---|
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | 9 Oktober 2026 | 8 Oktober 2029 |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 9 Oktober 2026 | 8 Oktober 2029 |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | 9 Oktober 2026 | 8 Oktober 2029 |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | 9 Oktober 2026 | 8 Oktober 2029 |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | 26 Maret 2024 | 25 Maret 2027 |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | 11 Mei 2024 | 10 Mei 2027 |
Empat entri bidang gedung yang ditetapkan pada 9 Oktober 2026 mencantumkan penerbit LSBU Gapeknas Infrastruktur atau GAP EKNAS sebagaimana nama lembaga yang tercantum dalam data.
Sementara entri BS002 dan BS004 mencantumkan penerbit Aspeknas Konstruksi Mandiri atau ASPEKNAS.
Di sisi lain, lima entri lama berstatus pencabutan meliputi BG002 untuk gedung perkantoran, BG005 untuk gedung kesehatan, BG006 untuk gedung pendidikan, BG009 untuk gedung lainnya, serta BS001 untuk bangunan sipil jalan.
Entri-entri lama tersebut mencantumkan tanggal penetapan pada 2023, dengan akhir masa berlaku yang berbeda-beda pada 2026.
Untuk BG002, akhir masa berlakunya tertulis 31 Juli 2026. BG005 dan BS001 sama-sama tercatat berakhir 2 Agustus 2026. BG009 berakhir 15 Agustus 2026, sedangkan BG006 berakhir 6 September 2026.
Tanggal akhir masa berlaku itu perlu dibedakan dari tanggal pencabutan. Tangkapan layar tidak menampilkan kapan keputusan pencabutan masing-masing entri ditetapkan maupun apa alasannya.
Pada bidang gedung kesehatan, misalnya, terdapat entri BG005 lama yang berstatus pencabutan dan entri BG005 lain yang berstatus disetujui.
Entri lama mencantumkan akhir masa berlaku 2 Agustus 2026. Sementara entri baru ditetapkan 9 Oktober 2026, dengan akhir masa berlaku 8 Oktober 2029.
Urutan tanggal ini relevan ditelusuri karena tiga paket Wakuda pada 2026 berkaitan dengan fasilitas kesehatan. Dokumen permohonan, perpanjangan atau perubahan sertifikat, keputusan pencabutan, serta SBU yang digunakan dalam pembuktian kualifikasi diperlukan untuk menjelaskan kesinambungan statusnya.
Dua tanggal pada layar tersebut belum cukup untuk menetapkan adanya jeda legalitas ataupun pelanggaran pelaksanaan kontrak.
Status pencabutan pada entri lama juga perlu dibaca bersama persetujuan yang muncul pada entri baru. Dari data ini, tidak tepat langsung menyatakan seluruh SBU perusahaan telah dicabut.
Peraturan Menteri PU Nomor 6 Tahun 2025 sendiri memasukkan pencabutan SBU sebagai salah satu jenis permohonan. Dengan demikian, alasan pencabutan pada masing-masing entri perlu ditelusuri melalui dokumen dasarnya.
Selain pengurus dan sertifikasi, profil tersebut menampilkan nama-nama personel teknis.
Gusti Adrian, ST, tercantum pada subklasifikasi SI01 dengan jabatan PJTBU atau Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha.
Nurhasanah tercatat pada SI01 dengan jabatan PJSKBU. Sementara Julhendri tercantum pada SI04, juga dengan jabatan PJSKBU.
Tiga nama itu merupakan personel yang terlihat pada tab tenaga kerja. Daftar tersebut belum menjelaskan seluruh jumlah pekerja, tim lapangan maupun personel yang ditempatkan pada setiap proyek.
Karena itu, daftar tenaga kerja dalam profil perusahaan perlu dibaca bersama dokumen personel masing-masing kontrak. Nama yang tercantum pada profil belum otomatis menunjukkan siapa yang bertugas di lokasi pembangunan.
Rangkaian data ini memperlihatkan perjalanan Wakuda dari pencatatan legalitas pada 2023, pengalaman jembatan yang tercatat selesai pada 2024, hingga empat paket pembangunan bernilai Rp24,76 miliar dalam rekap 2026.
Di balik sebaran pekerjaan itu, sejumlah dokumen masih diperlukan untuk menilai pelaksanaannya: kontrak dan jadwal, penempatan personel, laporan pengawasan, kemajuan fisik, serta riwayat sertifikat yang digunakan.
Bagi masyarakat yang menunggu layanan rumah sakit dan puskesmas, hasil pembangunan menjadi ukuran yang paling dekat. Gedung selesai sesuai spesifikasi, dapat digunakan, dan mendukung pelayanan pasien—itulah manfaat yang perlu dipastikan dari belanja pemerintah tersebut.(*)
