Keberlangsungan Moderasi Beragama di Kota Jambi

Oleh :

Nadiyah

(Rektor di Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi )

Tulisan ini dibuat sebagai bagian dari kegiatan PKDP Kementerian Agama Republik Indonesia 2024

Kota Jambi, dengan keragaman etnis, budaya, dan agama yang dimilikinya, menghadapi tantangan dalam menjaga harmoni sosial. Moderasi beragama merupakan konsep penting yang harus dikembangkan untuk mencegah potensi konflik akibat perbedaan keyakinan. Moderasi beragama tidak hanya tentang toleransi; ini adalah komitmen untuk hidup berdampingan dengan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban antarumat beragama (Faisal et al., 2022). Di Indonesia, khususnya di Jambi, moderasi beragama didukung oleh pemerintah melalui program-program yang melibatkan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan komunitas masyarakat dalam menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan inklusif.

Namun, keberlangsungan moderasi beragama tidak lepas dari pengaruh dinamika sosial, termasuk perkembangan media sosial yang sering menjadi medium penyebaran informasi provokatif atau ekstremis. Fenomena ini dapat melemahkan semangat moderasi jika tidak dikelola dengan bijak (Aini & Aulia, 2022). Selain itu, generasi muda sebagai penggerak pola pikir memerlukan pendekatan relevan dan berkelanjutan agar pemahaman moderat mereka tetap terjaga (Salim et al., 2023). Oleh karena itu, pemerintah Kota Jambi bersama masyarakat perlu terus berkolaborasi memperkuat nilai moderasi melalui pendidikan, diskusi lintas agama, dan pendekatan yang relevan dengan perkembangan zaman.

Tokoh agama dan pemimpin masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap toleransi dan moderasi (Amiruddin & Zainab, 2022). Berbagai perbedaan penafsiran agama dapat memicu konflik jika tidak didekati dengan pemahaman inklusif dan damai. Tokoh agama dan lembaga keagamaan memiliki peran strategis untuk mengarahkan masyarakat agar menerima perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai alasan perselisihan (Alam, 2020).

Keberlanjutan moderasi beragama di Kota Jambi juga bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah setempat. Program-program dialog lintas agama dan kegiatan yang mempertemukan warga dari latar belakang agama berbeda adalah langkah efektif untuk mempererat hubungan antarwarga. Pemerintah Kota Jambi bersama organisasi keagamaan perlu menggencarkan program inklusif yang mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti dialog publik, kerja sama, dan forum diskusi. Langkah ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai moderasi.

Proyeksi keberlanjutan moderasi beragama di Kota Jambi akan bergantung pada kemampuan berbagai pihak beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Perspektif yang disampaikan melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana Kota Jambi dapat mempertahankan moderasi beragama sebagai fondasi kerukunan dan perdamaian masyarakat multikultural.

Kebijakan Berbasis Moderasi Beragama

Membangun kebijakan berbasis moderasi beragama di Kota Jambi adalah langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dalam keberagaman. Sebagai wilayah dengan penduduk yang beragam latar belakang etnis dan agama, Kota Jambi dihadapkan pada tantangan dalam menjaga stabilitas sosial. Moderasi beragama bukan sekadar konsep; ini adalah pendekatan yang menekankan keseimbangan, keterbukaan, dan toleransi dalam praktik keagamaan (Van Es et al., 2021).

Kebijakan berbasis moderasi beragama memungkinkan pemerintah menekan potensi ekstremisme dan konflik yang timbul dari interpretasi agama yang radikal atau sempit (Hefni, 2020). Pemerintah Kota Jambi perlu merancang kebijakan yang menciptakan ruang interaksi antarumat beragama secara positif. Melalui pendekatan ini, kebijakan moderasi beragama dapat melibatkan beberapa strategi, seperti dialog lintas agama, pendidikan multikultural sejak dini, dan peran aktif organisasi keagamaan dalam menciptakan masyarakat inklusif (Wahyuni, 2019).

Kerja sama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan tokoh masyarakat juga penting untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Pemerintah dapat memfasilitasi wadah bagi berbagai kelompok agama untuk berbagi pandangan dan pengalaman, yang membantu meredam konflik serta menciptakan pemahaman bersama tentang nilai-nilai universal seperti perdamaian dan penghargaan terhadap sesama (Jati, 2023).

Lembaga pendidikan berperan penting dalam menguatkan moderasi beragama melalui pendekatan pendidikan yang holistik dan inklusif. Lingkungan belajar yang menghargai perbedaan memungkinkan lembaga pendidikan menanamkan sikap toleransi, saling menghormati, dan keterbukaan dalam berinteraksi lintas agama. Kurikulum yang mendukung pemahaman agama secara moderat memperkenalkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, kedamaian, dan keadilan, yang dianut oleh semua agama (Mukhibat et al., 2024).

Pendidikan agama yang inklusif mengajarkan pemahaman lintas agama, sehingga siswa dapat melihat persamaan nilai di tengah perbedaan (al-Fikri et al., 2020). Program ekstrakurikuler seperti dialog lintas agama, kunjungan ke tempat ibadah berbeda, dan kegiatan sosial bersama memperkuat pengalaman nyata dalam mempraktikkan sikap moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pelatihan khusus bagi pendidik juga krusial untuk membekali mereka dengan keterampilan dalam menyampaikan pendidikan agama yang moderat.

Sementara itu, tokoh agama dan organisasi keagamaan memainkan peran krusial dalam menjaga moderasi beragama karena keduanya dapat membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama dengan sikap toleran dan seimbang. Sebagai sosok yang dipercaya dan dihormati, tokoh agama dapat menjadi teladan dalam menyebarkan pesan perdamaian dan menghindari pengajaran yang memicu perpecahan (Wahab & Umar, 2024).

Melalui ceramah dan kajian rutin, tokoh agama memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama yang menekankan kasih sayang dan solidaritas sosial. Organisasi keagamaan, di sisi lain, berfungsi sebagai wadah untuk mengoordinasikan gerakan moderasi secara lebih sistematis, menyusun program lintas agama seperti diskusi dan seminar yang mempertemukan berbagai kelompok keagamaan untuk berdialog (Fuad, 2020).

Kerja sama antara tokoh agama, organisasi keagamaan, dan pemerintah sangat penting dalam membentuk ekosistem sosial yang damai dan berkelanjutan. Melalui keterlibatan ini, moderasi beragama bukan hanya sebatas solusi jangka pendek, tetapi juga strategi jangka panjang untuk membangun kohesi sosial yang stabil di Kota Jambi.(*)