Merangin - Ratusan mahasiswa dari Forum Aktivis Pemuda Mahasiswa Merangin Raya (FAPMMR) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Polres Merangin pada Selasa (12/11). Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyuarakan keprihatinan mereka atas dugaan kejanggalan dalam proses seleksi ASN PPPK TA 2023 di Kabupaten Merangin. Para mahasiswa menuntut agar Polres Merangin memberikan kejelasan mengenai status penyelidikan dugaan pelanggaran dalam perekrutan ASN tersebut.
Setelah menerima mahasiswa, Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto menjelaskan perkembangan penanganan kasus ini. Menurut AKBP Ruri, laporan awal dugaan kejanggalan dalam seleksi ASN PPPK diterima dari sebuah LSM di Merangin dan kemudian menjadi sorotan publik setelah viral di media. Polres Merangin segera melakukan langkah-langkah klarifikasi awal dengan mengumpulkan data-data yang relevan.
"Pada tahap awal, kami menemukan adanya indikasi masalah administrasi dalam proses seleksi, sehingga kami menyerahkan kasus ini kepada Inspektorat dan Pemda untuk pemeriksaan internal," jelas AKBP Ruri Roberto di depan para mahasiswa yang berkumpul di Aula Wirasatya Polres Merangin.
Mahasiswa yang mendesak penjelasan lebih mendalam, diberi pemahaman bahwa, berdasarkan pemeriksaan awal, indikasi pelanggaran dalam kasus ini lebih condong ke ranah administratif ketimbang pidana. "Jika ada unsur kerugian negara atau bukti pemanfaatan uang negara yang tidak sah, maka Polres akan meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan pidana," tambahnya.
Dalam kasus ini, lanjut AKBP Ruri, Polres Merangin tetap membuka kemungkinan untuk melanjutkan penyelidikan apabila bukti-bukti yang cukup kuat dapat ditemukan. "Berdasarkan KUHAP, kami membutuhkan minimal dua alat bukti sah untuk menguatkan adanya dugaan tindak pidana dalam kasus ini," jelasnya.
Para mahasiswa tetap mendesak agar Polres Merangin tegas dan transparan. Menanggapi hal itu, AKBP Ruri menegaskan komitmen institusi kepolisian untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab.
“Kami memahami kekhawatiran teman-teman mahasiswa. Polres Merangin berkomitmen menyelesaikan kasus ini dengan prosedur yang berlaku, dan kami juga akan menggandeng Kejaksaan jika ada unsur pidana ditemukan,” tutup Kapolres.
Unjuk rasa FAPMMR ini menandakan harapan masyarakat, terutama mahasiswa, agar proses seleksi ASN PPPK berjalan transparan dan akuntabel, tanpa intervensi atau penyimpangan administratif.(*)
Add new comment