TEBO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tebo menggelontorkan anggaran jumbo senilai Rp 12 miliar dari APBD 2025 untuk proyek Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan PDAM. Proyek terbagi dalam tiga paket besar yang tersebar di beberapa wilayah, masing-masing bernilai miliaran rupiah.
Berikut rincian proyek:
📍 1. Unit Muara Tebo
- Nilai Kontrak: Rp 3.003.000.000
- Nilai HPS: Rp 3.002.998.937,99
📍 2. Unit Teluk Singkawang
- Nilai Kontrak: Rp 3.003.000.000
- Nilai HPS: Rp 3.002.998.023,49
📍 3. Unit Perintis
- Nilai Kontrak: Rp 6.106.100.000
- Nilai HPS: Rp 6.105.499.145,05
Total akumulasi proyek mencapai Rp 12.112.100.000. Seluruh pekerjaan menyangkut instalasi jaringan perpipaan baru untuk menunjang distribusi air bersih dari PDAM setempat.
Namun, kucuran dana besar ini tak luput dari sorotan publik. Sejumlah elemen masyarakat mendesak agar proyek diawasi ketat, agar tidak menjadi ajang “panen rente” oleh oknum yang bermain di belakang layar.
“Kita minta proyek ini benar-benar diawasi. Jangan sampai hanya jadi ladang keuntungan segelintir orang dengan kualitas kerja yang asal jadi,” ujar Dr Dedek Kusnadi, pengamat kebijakan publik asal UIN STS Jambi.
Kenapa Harus Diwaspadai?
- HPS Nyaris Sama dengan Nilai Kontrak – Menunjukkan minimnya kompetisi dan berpotensi indikasi penawaran formalitas.
- Tiga Proyek Serupa, Nilai Identik – Patut dicurigai adanya pengaturan paket atau pembagian jatah.
- Lokasi Tersebar, Pengawasan Sulit – Warga perlu mengawasi langsung di lapangan karena pekerjaan rentan dilakukan tanpa standar.
Selain itu, pengalaman masa lalu menunjukkan proyek perpipaan sering kali menjadi celah pemborosan. Dari penggunaan pipa berkualitas rendah, hingga pekerjaan tanah yang tidak sesuai spesifikasi.
“Jangan tunggu sampai air tidak mengalir baru ribut. Sekarang saatnya publik kawal ketat mulai dari proses tender hingga pelaksanaan,” tegasnya.
Distribusi air bersih di Kabupaten Tebo memang menjadi isu strategis. Warga di banyak kecamatan masih mengandalkan sumur dan sungai karena belum terjangkau jaringan PDAM.
Namun, tanpa perencanaan dan pengawasan matang, proyek besar ini justru bisa menambah deret infrastruktur mangkrak di Jambi.
Pemerintah Kabupaten Tebo diharapkan membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk progres proyek dan siapa pemenang tender. Sebab proyek ini bersumber dari uang rakyat.(*)
Add new comment