Jambi –Proyek pengadaan sapi di Dinas Tanaman Pangan, Hortiklutura dan Peternakan Provinsi Jambi disoal. Pasalnya, banyak sapi dilaporkan mati, belum sebulan diserahkan ke kelompok tani.
Apakah ini kegagalan kelompok tani yang tak memiliki kompetensi merawat sapi?
Ataukah ada problem lain?
Simak penelusuran tim Jambi Link.
Dian Saputra, aktivis Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (MPRJ) yang kali pertama membongkar masalah ini. Kepada tim Jambi Link, Dian Saputra menjelaskan proyek sapi itu didanai APBD Provinsi Jambi tahun 2023. Nilai totalnya mencapai Rp 4,8 miliar.
“Temuan kami di lapangan, sapi bantuan yang baru diterima kelompok tani justru mati dalam waktu kurang dari sebulan,” tegas Dian.
Dian lalu menunjukkan bukti-bukti hasil investigasi mereka di lapangan. Ia mempersilahkan tim Jambi Link melihat dan membaca kronologisnya. Namun, ia menolak data ini untuk di publis. Ia berdalih data tersebut akan diserahkan ke aparat untuk ditindaklanjuti.
“Sapi-sapi ini diduga memang sengaja disuplai dengan kualitas rendah. Ini jelas permainan jahat, di mana keuntungan besar diambil dengan cara menekan kualitas. Akibatnya, kelompok tani yang harusnya mendapat manfaat justru menderita,” ujar Dian Saputra.
Dian menjelaskan, proyek yang menjadi sorotan ini mencakup pengadaan sapi untuk empat kabupaten di Jambi. Rinciannya sebagai berikut :
✔ Kabupaten Merangin – Rp 1,1 miliar
✔ Kabupaten Tebo – Rp 1,4 miliar
✔ Kabupaten Muaro Jambi – Rp 1 miliar
✔ Kabupaten Tanjab Barat – Rp 1,3 miliar
Namun, fakta di lapangan mengejutkan. Dian sampai geleng-geleng kepala dibuatnya.
“Kami menemukan sapi-sapi yang mati hanya dalam waktu 12 hari setelah diserahkan. Bahkan di Merangin, setelah beberapa bulan, masih ada laporan kematian sapi berturut-turut. Kalau sapi sehat, seharusnya tidak mati secepat itu!” tegas Dian.
Dia menjelaskan, dalam kontrak, pihak penyedia wajib menyerahkan sapi dalam kondisi sehat, berkualitas, dan layak untuk dikembangkan. Namun, dengan kejadian seperti ini, Dian pun mempertanyakan posisi dokter hewan yang seharusnya bertugas memeriksa kesehatan sapi.
"Seharusnya ada pemeriksaan ketat oleh dokter hewan. Apa dokter hewannya hanya formalitas?. Kalau sudah mati, siapa yang bertanggung jawab? Uang negara terbuang, rakyat jadi korban," tambahnya.
Dian Saputra berharap aparat penegak hukum segera bertindak. Karena uang rakyat harus jelas pertanggungjawabannya. Pantengin terus Jambi Link untuk mendapatkan update terbaru masalah sapi ini.(*)
Add new comment