Al Haris Wanti-Wanti Soal Dana Desa: "SPJ Harus Lengkap!"

WIB
IST

Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh kepala desa yang tergabung dalam DPD APDESI Provinsi Jambi untuk menjadi motor penggerak dalam menyukseskan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam implementasi Asta Cita—delapan cita-cita strategis nasional menuju Indonesia Emas.

Ajakan itu disampaikan Al Haris saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD APDESI Jambi 2025, yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (24/4/2025).

“Kita sudah memasuki masa pemerintahan baru. Presiden Prabowo dan Mas Gibran telah merancang Asta Cita sebagai fondasi membangun bangsa. Kita di daerah, terutama kepala desa, harus bersinergi. Mulai dari program makan bergizi, ketahanan pangan, penurunan kemiskinan, stunting, hingga pemberdayaan UKM dan pembangunan desa,” ujar Al Haris.

Gubernur juga menyoroti pentingnya pengelolaan koperasi desa sebagai instrumen ekonomi desa yang harus berada di bawah naungan BUMDes.

“Dua hari lalu saya bicara dengan Mendes. Saya usulkan koperasi desa dijadikan anak usaha BUMDes, agar tidak jadi liar asetnya. Kalau tidak diatur dari awal, bisa kacau nanti. Koperasi harus dikelola desa, untuk rakyat desa,” tegasnya.

Al Haris menyampaikan harapannya agar Musda kali ini dapat memilih pemimpin yang solid, tanpa perpecahan.

“Pilihlah Ketua APDESI sesuai nurani. Jangan terkotak-kotak, nanti pembangunan jadi terhambat. Semua kepala desa ini orang baik, contoh di daerahnya. Yang kalah harus legowo, dukung yang menang,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mewanti-wanti kepala desa agar berhati-hati dalam mengelola dana desa, terutama terkait administrasi pertanggungjawaban (SPJ).

“Saya setuju kalau dana desa dicairkan bulanan. Tapi ingat, dana ini dari pusat, ada mekanisme. SPJ harus lengkap. Jangan sampai kita lengah,” ujarnya mengingatkan.

Ia juga mengungkapkan, hingga kini masih ada 79 desa di Jambi yang belum mencairkan dana BKBK tahap pertama, salah satunya karena belum terbentuknya BPD atau belum terdaftar dalam APDESI.

“APDESI harus bisa membina desa-desa ini. Jangan sampai ada desa tertinggal hanya karena urusan administrasi,” tambahnya.

Menutup arahannya, Gubernur Al Haris menyatakan akan segera mengundang seluruh Bupati/Wali Kota se-Jambi dan jajaran APDESI untuk membahas lebih dalam tiga program prioritas: koperasi desa, sekolah rakyat, dan program makan bergizi untuk anak sekolah.

“Setelah Musda ini, kita akan duduk bersama. Bahas serius. Desa adalah fondasi negara. Kepala desa harus jadi pemimpin, bukan hanya administrator,” tegasnya.

Al Haris juga mendorong agar APDESI di Jambi memiliki pendamping hukum sendiri, agar setiap kebijakan yang dijalankan tidak menimbulkan risiko hukum bagi kepala desa.

“Pendamping hukum penting, supaya kepala desa tidak berjalan sendiri. Kalau ada masalah, ada yang bantu kita. Ini untuk melindungi aparatur desa kita,” pungkasnya.(*)

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

BeritaSatu Network