JAKARTA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam mendukung gerakan nasional pemberantasan korupsi kembali ditegaskan. Bupati Batanghari Mhd. Fadhil Arief menghadiri langsung Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah Wilayah I, yang digelar di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Jumat (17/5/2025).
Rakor ini merupakan bagian dari strategi nasional penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan bebas korupsi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf b dan d UU No. 19 Tahun 2019, yang mengatur peran KPK dalam koordinasi dan supervisi dengan lembaga pelayanan publik dan institusi penegak hukum.
Selain Bupati Fadhil, turut hadir dalam delegasi Kabupaten Batanghari sejumlah pejabat kunci, yakni Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Penjabat Sekda, Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, dan Kepala Baperida. Keterlibatan kolektif ini menjadi sinyal kuat bahwa Kabupaten Batanghari berkomitmen membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap supervisi KPK.
“Kami percaya bahwa reformasi birokrasi yang kuat hanya bisa terwujud jika kepala daerah dan legislatif berjalan bersama, dan KPK menjadi mitra pengawalnya,” ujar Bupati Fadhil usai kegiatan.
Salah satu fokus diskusi dalam Rakor adalah penguatan Monitoring Center for Prevention (MCP) — sebuah instrumen pengawasan yang dikembangkan KPK untuk menilai efektivitas sistem pencegahan korupsi di daerah. Di forum ini, Bupati Fadhil menyatakan kesiapan Pemkab Batanghari dalam menindaklanjuti rekomendasi KPK serta meningkatkan nilai MCP yang selama ini menjadi indikator utama reformasi birokrasi daerah.
Bupati Fadhil juga menekankan pentingnya optimalisasi Inspektorat Daerah sebagai early warning system untuk mencegah kebocoran anggaran dan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.
Rapat koordinasi ini tak hanya bersifat administratif, tetapi juga menandai era baru transparansi pemerintahan di Batanghari. Komisi Pemberantasan Korupsi menekankan pentingnya open government, audit berbasis risiko, dan digitalisasi layanan publik sebagai tulang punggung pemberantasan korupsi sistemik.
“Batanghari harus menjadi contoh bahwa daerah bisa maju tanpa korupsi. Kami tidak akan mentolerir celah yang melemahkan kepercayaan rakyat,” ujar Fadhil dengan tegas.(*)
Add new comment