Rabuan Series TAG Bahas Hilirisasi Jambi, Saintek UNJA Siap Fasilitasi Inovasi dan Riset Industri

Pemerintah Provinsi Jambi menggelar diskusi Rabuan Series Tenaga Ahli Gubernur (TAG), Rabu (30/7/2025) pagi di Aula Bappeda Provinsi Jambi. Topik yang dibahas Penyediaan Infrastruktur untuk Hilirisasi Komoditas Unggulan Jambi.

Diskusi ini dibuka langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Jambi, difasilitasi Bappeda, dan dimoderatori oleh Ir. Ruspen, M.Si. Agenda melibatkan lintas sektor, mulai dari teknokrat pemerintah, akademisi, hingga mitra swasta.

Hadir sebagai pemateri antara lain Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Ir. Agus Sunaryo, Kepala Bidang Program & Tata Ruang Dinas PUPR, Wahyudi, Dr. Ridwansyah (Tenaga Ahli Gubernur Jambi), Dr. Eng. Bayu Indrawan (UNJA Saintek)

Ir. Agus Sunaryo, Kepala Bappeda Provinsi Jambi membuka diskusi dengan penekanan bahwa RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029 wajib berpihak pada agenda hilirisasi komoditas. Ia menyebutkan pentingnya regulasi yang mengikat penguatan infrastruktur demi mendukung nilai tambah produk unggulan daerah.

"Kita tidak bisa lagi hanya mengekspor sawit mentah, karet mentah, pinang mentah. Hilirisasi harus jadi arah resmi pembangunan," tegas Agus.

RPJMD yang kini memasuki tahap final menurutnya tidak boleh sekadar menjadi dokumen formal. Perlu operasionalisasi langsung ke penganggaran dan regulasi sektoral.

Wahyudi dari Dinas PUPR memaparkan bahwa Jambi saat ini memiliki empat Kawasan Strategis Nasional untuk Kepentingan Ekonomi, yakni Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jambi (Kota Jambi), Kawasan Industri Kemingking, Terminal Peti Kemas Talang Duku dan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung.

Selain itu, ada empat kawasan industri prioritas dalam RTRW Provinsi Jambi 2023–2043. Yakni KI Ujung Jabung (4.445,55 ha), KI Muara Sabak Barat (1.407,07 ha), KI Kemingking (2.693,70 ha), KI Lontar Papyrus (swasta) (1.348,97 ha).

Namun sorotan utama jatuh ke Ujung Jabung.

“Sudah 13 tahun dikembangkan. Lebih dari Rp 31 miliar digelontorkan. Lahan sepanjang 42,3 km sudah dibebaskan sejak 2023. Tapi belum ada industri besar berdiri,” ujar Wahyudi.

Wahyudi memaparkan bahwa berbagai proyek infrastruktur penunjang kawasan industri sudah tercantum dalam RTRW Jambi 2023–2043. Untuk Ujung Jabung, ada proyek Jalan Berbak – Ujung Jabung, Kajian kelayakan gardu listrik, Usulan jaringan transmisi antar sistem, Pengembangan gardu dan jaringan listrik utama.

Sedangkan KI Kemingking, dilakukan Penyediaan air baku, Jalan penghubung ke Tol Pondok Meja, Sistem pengelolaan limbah B3 lintas kabupaten/kota, Penguatan jaringan transmisi tenaga listrik.

Namun menurut Wahyudi, semua rencana tersebut butuh pengawalan fiskal dan hukum agar tak sekadar menjadi blueprint.

Dalam sesi berikutnya, Dr. Ridwansyah menyampaikan bahwa Pemprov Jambi perlu segera mengadopsi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembiayaan infrastruktur strategis.

Ia menjelaskan dasar hukum KPBU, antaralain Perpres 38 Tahun 2015, Permen PPN/Bappenas No. 7 Tahun 2023, PMK No. 68 Tahun 2024. Manfaat KPBU adalah Meringankan beban APBD, Alih risiko investasi ke pihak swasta (BUP), Menjamin standar pelayanan infrastruktur, Efisiensi lewat teknologi energi baru dan terbarukan.

“Tapi untuk menjalankan KPBU, Pemprov butuh regulasi pendukung: Keputusan Gubernur, dukungan DPRD, serta daftar proyek prioritas atau project pipeline,” jelas Ridwansyah.

Dr. Eng. Bayu Indrawan dari Fakultas Sains & Teknologi UNJA menegaskan bahwa kolaborasi triple helix (pemerintah–akademisi–dunia usaha) harus diperkuat.

“Inovasi lahir dari interaksi lintas sektor. Saintek UNJA siap jadi jembatan antara kebutuhan hilirisasi dan solusi akademik,” kata Bayu.

Ia menyebut kampus siap mendukung pengembangan riset, uji coba teknologi, penguatan laboratorium, hingga membangun jejaring dengan pelaku industri nasional dan global.

Dalam sesi diskusi terbuka, muncul berbagai respons dari stakeholder yang hadir. Para peserta mendorong agar hasil diskusi tidak berhenti sebagai notulensi. Perlu langkah lanjut berupa tim lintas OPD dan pembahasan regulasi KPBU yang segera ditetapkan Gubernur.

Acara ditutup oleh moderator Dr. Fahmi Rasyid dari Bappeda Provinsi Jambi. Ia menekankan bahwa hilirisasi tidak bisa lagi hanya menjadi wacana politik atau kajian akademik.

“Yang kita bangun bukan hanya jalan. Tapi jalur distribusi nilai tambah bagi ekonomi Jambi,” tegasnya.

Rabuan Series hari itu menyimpulkan satu hal penting, tanpa infrastruktur yang tepat, mimpi hilirisasi hanya akan menjadi folder di komputer Bappeda. Acara dihadiri puluhan pemangku kepentingan dari lintas OPD, akademisi, dan unsur swasta. Anggota TAG seperti Prof. Johanes, Prof. Suandi, Dr. Agus, Thamrin Bachri, Dr. Arpani, Yulfi Al Fikri, Muawwin MM menyampaikan dukungan terhadap strategi hilirisasi dan pentingnya eksekusi konkret.(*)