Jambi - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi menggandeng sejumlah kekuatan pendidikan, termasuk Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi, untuk mengawal demokrasi. Komitmen bersama ini diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang digelar di Aston Jambi Hotel & Conference Center, Selasa (14/10/2025).
Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan pemilu yang lebih partisipatif dan berbasis ilmiah. Selain UIN STS Jambi, Bawaslu juga merangkul perguruan tinggi lain serta Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
Rektor UIN STS Jambi, Prof. Dr. Kasful Anwar, M.Pd, hadir langsung dalam penandatanganan tersebut. Ia didampingi oleh Dr. H. Helmi, M.Ag, Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama. Kehadiran pimpinan puncak ini menunjukkan keseriusan UIN STS Jambi dalam mendukung pendidikan demokrasi dan pengawasan pemilu.
Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wein Arifin, S.IP., M.IP, dalam sambutannya menyatakan bahwa kerja sama ini bukanlah sekadar seremoni. Menurutnya, ini adalah fondasi untuk memperkuat kolaborasi kelembagaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kualitas pendidikan politik.
"Penandatanganan nota kesepahaman ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pengawasan pemilu berbasis partisipasi," tegas Wein Arifin saat membuka acara.
Bawaslu, lanjut Wein, membuka pintu selebar-lebarnya bagi dunia akademik untuk berkontribusi. Ia berharap perguruan tinggi dapat menjadikan Bawaslu sebagai objek riset dan kajian yang hasilnya dapat memperkuat sistem kerja pengawasan pemilu di masa depan.
"Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi perguruan tinggi untuk menjadikan Bawaslu sebagai objek penelitian. Hasil dari kajian akademik tersebut dapat menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan sistem kerja Bawaslu, termasuk penguatan kelembagaan dan strategi pengawasan," tambahnya.
Melalui sinergi ini, UIN STS Jambi dan institusi pendidikan lainnya diharapkan dapat berperan aktif dalam mencetak masyarakat yang sadar hukum dan demokratis. Keterlibatan para akademisi juga diyakini mampu memberikan masukan strategis untuk sistem pengawasan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial-politik yang terus berkembang.(*)
Add new comment