JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) resmi menandatangani kontrak pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung (MA) serta Gedung dan Kawasan Lembaga Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penandatanganan dilakukan pada Kamis, 4 Desember 2025 di Kantor Kemenko IV, Tower 1 – KIPP IKN, bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Acara ini dihadiri Kepala OIKN Dr. (H.C.) Ir. H. M. Basuki Hadimuljono, Deputi Sarpras Aswin Grandiarto Sukahar, Direktur Sarpras Dasar Cakra Nagara, serta jajaran manajemen Hutama Karya dan mitra KSO (Wijaya Karya, BAP, dan Jaya Konstruksi).
Pembangunan Gedung & Kawasan Yudikatif MA dikerjakan oleh KSO Hutama Karya–Jaya Konstruksi di atas lahan 79.179 m² dengan total luas bangunan 55.752 m².
Fasilitas ini akan menjadi pusat kegiatan peradilan nasional, lengkap dengan ruang sidang, pusat layanan publik, dan konektivitas ke Plaza Yudikatif.
Secara arsitektural, gedung MA mengusung gaya modern yang dipadukan dengan identitas budaya Nusantara. Fasad bangunan akan menggunakan panel bermotif Talawang khas Dayak, simbol pelindung keadilan. Unsur lokal diperkuat lewat material batu alam, laminated wood, dan rotan sintetis, serta sentuhan tenun Nusantara pada bagian overstek untuk efisiensi energi.
Konsep pilotis dipilih untuk menciptakan ruang terbuka dan sirkulasi udara yang lebih baik. Fasad bangunan juga disematkan teknologi Intelligent Sun Control System.
Hutama Karya melalui KSO Hutama Karya–Wijaya Karya–BAP juga membangun Kawasan Lembaga MPR dengan total luas 74.196 m², mencakup Gedung MPR, Museum, Masjid, dan fasilitas pendukung lain.
Gedung ini memiliki karakter institusional kuat dengan pendekatan rumah panggung (pilotis), menghadirkan kesan bangunan yang agung dan adaptif terhadap kontur IKN. Aksen Wastra Nusantara ditampilkan di area drop-off.
Fasilitas ini juga mengusung konsep Breathable Building, dilengkapi fitur sky garden, photovoltaic, rainwater harvesting, dan pendekatan Green & Sustainable lainnya. Kawasan MPR terhubung dengan Plaza Demokrasi/Serambi Musyawarah sebagai ruang publik legislatif.
Dalam arahannya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menegaskan pentingnya menjaga standar kualitas pembangunan.
“Mutunya jangan menurun. Setiap pekerjaan harus lebih baik dari sebelumnya. Kita membangun kota ini bersama, dan standar itu harus menjadi pegangan,” ujarnya.
Untuk memastikan efektivitas pekerjaan, Hutama Karya menerapkan teknologi konstruksi terintegrasi seperti LiDAR, BIM 360, dan HK Shield.
Hutama Karya sebelumnya telah merampungkan sejumlah proyek strategis di IKN, antara lain:
- Rusun ASN 2
- Fasilitas sisi darat dan Terminal VVIP Bandara IKN
- Kawasan Sarana Prasarana IB
- RS Vertikal IKN
- Gedung Kemenko 2
Rekam jejak ini menjadi modal penting dalam pembangunan kawasan yudikatif-legislatif.
EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyebut proyek MA–MPR merupakan amanah besar sebagai bagian dari pembangunan pusat pemerintahan Indonesia di IKN.
“Kami memastikan seluruh pekerjaan berjalan terkontrol melalui teknologi konstruksi terintegrasi serta penerapan QHSSE dengan prinsip Zero Fatality. Penguatan mutu diterapkan di setiap tahap agar pekerjaan selesai tepat waktu,” ujarnya.(*)
Add new comment