DPRD Kota Jambi akan Bentuk Pansus Zona Merah Usai Digeruduk Warga Bawa Sertifikat

WIB
IST

Jambi - Aksi protes warga terdampak penetapan zona merah Pertamina EP Jambi berlanjut ke gedung legislatif. Usai berunjuk rasa di kantor Pertamina, ratusan massa dari Forum Tolak Zona Merah langsung bergerak mengepung gedung DPRD Kota Jambi, Rabu (10/12/2025).

Aksi berlangsung tegang namun tertib. Warga datang dengan membawa bukti fisik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah dan lahan mereka. Mereka memprotes status tanah mereka yang seolah "terkunci" akibat penetapan zona merah, meski memiliki legalitas resmi dari BPN.

Salah satu perwakilan warga, Revka, meluapkan kekecewaannya langsung di hadapan anggota dewan. Ia menunjukkan sertifikat tanahnya yang kini tak bisa diproses secara administrasi.

"Jadi kami sampaikan, kami langsung bawa sertifikat rumah kami. Ini memang milik kami. Kurang legal apa lagi? Ini sertifikat dari BPN," ujar Revka dengan nada tinggi.

Revka menyebut, meski memegang sertifikat, hak-hak warga dikebiri. Mereka tidak bisa memproses balik nama, melakukan jual beli, hingga mengajukan kredit ke bank karena status tanah terblokir sistem zona merah.

"Pas saya mau ngurus balik nama, tidak bisa. Alasannya zona merah," keluhnya. Hal serupa dialami ribuan warga lain yang kesulitan mengurus pembagian warisan akibat ketidakpastian hukum ini.

Merespons desakan massa, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly (KFA), mengambil langkah taktis. Di hadapan ratusan demonstran, Faried mengumumkan bahwa DPRD resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan sengketa ini.

"DPRD tidak menutup mata. Hari ini kami memutuskan pembentukan Pansus untuk segera bekerja menyelesaikan persoalan zona merah ini," tegas Faried yang disambut sorak sorai warga.

Pansus tersebut akan diketuai oleh Rio Ramadhan, Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi yang membidangi masalah pemerintahan dan pertanahan. Faried berharap Pansus dapat segera memanggil pihak Pertamina, Pemerintah, dan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi yang adil.

"Kami harap Pansus bisa segera bekerja dan menemukan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat," pungkasnya.(*)

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

BeritaSatu Network