Jambi - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, H. Sudirman, memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (15/12/2025). Dalam forum strategis ini, isu penguatan modal UMKM dan hambatan jaminan kredit menjadi sorotan utama evaluasi akhir tahun.
Rakor tersebut dihadiri langsung oleh Kepala OJK Provinsi Jambi Yan Iswara Rosya, jajaran Kepala OPD, pimpinan perbankan, hingga para Sekda Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.
Sudirman menegaskan bahwa evaluasi kinerja TPAKD tahun 2025 menunjukkan perlunya dorongan lebih kuat untuk sektor riil di daerah. Menurutnya, perbankan memegang kunci vital dalam menopang pendapatan masyarakat melalui kucuran modal.
"Ada banyak masukan dari daerah. UMKM harus terus ditumbuhkembangkan, bantuan keuangan juga harus terus digulirkan dari perbankan," ujar Sudirman usai rapat.
Namun, Sudirman mengakui tantangan di lapangan tidak sederhana. Salah satu isu krusial yang dibahas adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Meski aturan menyebutkan pinjaman di bawah Rp 100 juta tidak memerlukan jaminan tambahan, realita di lapangan sering kali berbeda karena faktor kehati-hatian bank.
"Untuk pinjaman KUR di atas Rp 100 juta, jaminan tetap menjadi tolak ukur penting. Ada kekhawatiran dari perbankan, jangan sampai terjadi kemacetan pembayaran," jelasnya.
Meski demikian, Sudirman memastikan telah terbangun kesepahaman baru antara Pemprov, Pemkab, dan institusi keuangan agar akses permodalan di tahun 2026 bisa lebih terjangkau hingga ke pelosok kabupaten.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Jambi, Yan Iswara Rosya, menekankan bahwa TPAKD harus menghasilkan program konkret yang dirasakan rakyat, bukan sekadar seremonial. Salah satu program andalan yang disiapkan untuk tahun 2026 adalah Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR).
"Supaya TPAKD ini riil memberikan kontribusi. Ada KPMR dan kredit melawan rentenir, serta bagaimana kita melakukan edukasi simpanan pelajar," tandas Yan.
Langkah ini diharapkan dapat memutus mata rantai jeratan rentenir yang kerap menyasar pelaku usaha kecil di Jambi akibat sulitnya akses ke perbankan resmi.(*)
Add new comment