Jambi - Suasana di depan Kantor Wali Kota Jambi memanas. Puluhan massa dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Provinsi Jambi menggelar aksi unjuk rasa, menuntut transparansi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pendidikan yang dinilai penuh kejanggalan.
Dalam orasinya, massa menyoroti anggaran tahun 2024 untuk SMP di Kota Jambi yang mencapai Rp 5,5 miliar. Sorotan tajam diarahkan pada proyek di SMP Negeri 2 Kota Jambi yang menyedot anggaran hingga Rp 4 miliar, namun realisasinya dinilai tertutup.
"Tidak ada transparansi. Kami menduga ada praktik kongkalikong dan persekongkolan jahat antara Pemerintah Kota Jambi dengan pihak rekanan," teriak Ketua Bidang Hukum dan Politik DPD GPM Jambi, Aldi Welfrido, dalam orasinya.
Aldi membeberkan dugaan modus operandi dalam pengelolaan dana jumbo tersebut. Anggaran Rp 4 miliar itu diduga sengaja dipecah menjadi 4 hingga 5 paket proyek untuk menghindari prosedur tender yang ketat atau memuluskan pihak tertentu.
Kecurigaan kian menebal saat GPM menyoroti pemenang proyek tersebut yang diduga dimonopoli oleh satu perusahaan, yakni CV Ilham Noviar Jaya. Padahal, menurut Aldi, perusahaan tersebut memiliki catatan buruk.
"Berdasarkan informasi Inspektorat Kota Jambi, perusahaan ini punya catatan buruk dalam proyek 2023. Tapi kenapa masih dipakai? Ini indikasi kuat pengaturan tender antara PPK dan KPA. Negara dirugikan, dunia pendidikan dikorbankan," tegasnya.
Sayangnya, hingga aksi berakhir, tak ada satu pun pejabat Pemerintah Kota Jambi yang berani menemui massa. Sikap bungkam ini justru menyulut amarah demonstran yang menganggap pemerintah daerah melakukan pembiaran.
GPM memastikan aksi ini bukan yang terakhir. Mereka memberikan ultimatum keras kepada Wali Kota Jambi untuk segera memberikan klarifikasi terbuka.
"Kami anggap ini sebagai bentuk pembiaran. Ini baru permulaan. Kami akan turun lagi dengan massa lebih besar dalam aksi jilid II," ancam Aldi sebelum membubarkan diri.(*)
Arif Safwan
Add new comment