Muaro Jambi - Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi telah menyiapkan alokasi belanja untuk Tahun Anggaran 2026. Dari sederet daftar belanja, ada beberapa mata anggaran bernilai raksasa yang langsung menyedot perhatian publik.
Dari data yang dihimpun tim Jambi Link, fokus utama dari APBD 2026 ini dialokasikan untuk menjamin kesehatan warga. Nomenklatur Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat menjadi paket swakelola dengan anggaran paling jumbo, yakni mencapai Rp 40.656.772.800.
Namun, yang tak kalah mencolok adalah tingginya biaya untuk 'menghidupi' aktivitas perkantoran Dinas Kesehatan itu sendiri.
Tercatat, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor menyedot dana hingga Rp 3.097.675.000. Angka ini belum termasuk tagihan utilitas dasar. Untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, instansi ini harus merogoh kocek APBD sebesar Rp 1.069.421.051.
Dengan kucuran dana puluhan miliar rupiah ini, publik tentu menanti peningkatan kualitas layanan kesehatan yang nyata, bukan sekadar kelancaran operasional administratif di belakang meja.
Menanggapi besarnya porsi anggaran ini, Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Dedek Kusnadi, memberikan catatan kritis. Menurutnya, niat baik pemerintah menyuntikkan dana Rp 40,6 Miliar untuk jaminan kesehatan warga harus dibarengi dengan efisiensi birokrasi, bukan sebaliknya.
"Angka Rp 40 miliar untuk Jamkesmas tentu kita apresiasi, ini menunjukkan keberpihakan pada masyarakat. Namun, publik juga harus kritis menyoroti biaya operasional kantor yang ikut-ikutan bengkak. Ada lebih dari Rp 4 miliar uang rakyat yang habis hanya untuk bayar listrik, air, dan jasa pelayanan umum kantor. Ini angka yang sangat fantastis untuk ukuran operasional satu dinas," tegas Dr. Dedek Kusnadi.
Lebih lanjut, ia mendesak DPRD dan aparat pengawas internal untuk membedah rincian dari 'Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor' yang menelan Rp 3 miliar tersebut.
"Jangan sampai tingginya ongkos birokrasi di belakang meja ini menguras APBD yang seharusnya bisa dialihkan untuk menambah fasilitas obat-obatan atau insentif tenaga medis di puskesmas pelosok. Kinerja Dinkes harus diukur dari peningkatan mutu kesehatan di desa-desa, bukan dari seberapa mewah dan nyaman operasional kantor dinasnya," pungkasnya.(*)
