Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menyerahkan Buku Rangkaian Kegiatan Sosialisasi yang berlangsung di Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Kamis (07/05/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Diana Yuli Astuti, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Fatriansyah, sebagai bentuk penguatan koordinasi dan peningkatan kualitas layanan partai politik di wilayah.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan membahas pentingnya peningkatan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dalam optimalisasi layanan partai politik, khususnya melalui koordinasi dan penyamaan persepsi terkait penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jambi.
Kadiv Pelayanan Hukum, Diana Yuli Astuti, menyampaikan bahwa sinergi dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan administrasi hukum partai politik yang efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kesamaan persepsi serta penguatan koordinasi dalam pelaksanaan layanan partai politik, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan partai politik dapat berjalan lebih optimal dan akuntabel,” ujar Diana Yuli Astuti.
Selain itu, kegiatan juga menekankan pentingnya peningkatan pemahaman partai politik terhadap layanan administrasi, mekanisme fasilitasi, serta peran strategis partai politik dalam mendukung pembangunan demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berlandaskan hukum.
Sebagai bagian dari kegiatan, dilakukan pula penyerahan buku rangkaian kegiatan sosialisasi yang memuat dokumentasi, bahan informasi, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan. Buku tersebut diharapkan menjadi referensi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta penguatan kelembagaan partai politik di Provinsi Jambi.
Kegiatan berlangsung dengan lancar dan interaktif sebagai bentuk komitmen Kanwil Kementerian Hukum Jambi dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi hukum dan memperkuat tata kelola kelembagaan partai politik di daerah. (*)
