Daftar Hitam LKPP

Abaikan Temuan BPK RI dan Jejak KSO Blacklist? Dinas PUPR Tebo Muluskan Selaras Restu Abadi Kuasai Proyek Jalan Pinjaman SMI Rp 45,9 Miliar!

Tebo – Paket jumbo rekonstruksi jalan di Kabupaten Tebo tahun anggaran 2026 kembali menyita perhatian.

Nama tendernya Paket 1 Rekonstruksi Jalan (Rekonstruksi Jln. Nasional - Blok E Alai Ilir (15.09.01.005), Rekonstruksi Jln. 21 Unit 1 - Blok E (15.09.04.005)).

Jenis pengadaannya Pekerjaan Konstruksi.

K/L/PD-nya Kabupaten Tebo.

Satuan kerjanya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo.

Nilai pagunya Rp46.000.000.000.

HPS-nya juga Rp46.000.000.000.

Ganjil! Proyek Bantuan Sapi Sumbar Rp 1,1 Miliar Berujung Vendor Ilham Sukses Makmur Diblacklist LKPP

Padang - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengambil langkah tegas dengan memasukkan perusahaan penyedia jasa, Ilham Sukses Makmur, ke dalam daftar hitam (blacklist). Sanksi ini dijatuhkan terkait kejanggalan pada proyek pengadaan bantuan ternak sapi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Berdasarkan data profil pelanggaran LKPP, Ilham Sukses Makmur dijerat sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran yang diatur dalam Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 Lampiran II angka 3.1 huruf g.

Profil dan Jejak CV Atifa Cipta Rencana, Konsultan Gedung Baru RSUD Tebo

Jambi - Nama CV Atifa Cipta Rencana belakangan mencuat setelah memenangkan tender perencanaan gedung baru RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo senilai hampir Rp 1 miliar. Namun, siapakah sebenarnya perusahaan konsultan yang berbasis di Kota Jambi ini?

Penelusuran tim mengungkap bahwa perusahaan ini bukanlah pemain baru. Berdiri sejak 23 Juli 2008, CV Atifa Cipta Rencana telah hampir dua dekade malang melintang menjadi rekanan pemerintah daerah di Provinsi Jambi.

Bukan Cuma Molor, 2 Proyek SDN 137 Lubuk Tenam Bungo Gagal Total! Kontraktor 'Zahara Putri Mandiri' Masuk Daftar Hitam LKPP

Bungo - Karut marut pelaksanaan proyek fisik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bungo ternyata bukan isapan jempol belaka. Belum selesai isu puluhan proyek molor dan adendum massal di penghujung 2025, kini fakta baru yang lebih mencengangkan terungkap.

Sejumlah paket proyek di instansi itu resmi masuk dalam Daftar Hitam (Blacklist) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal ini menjadi indikator kuat adanya kegagalan total dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.