Bungo - Transformasi wajah perkotaan Kabupaten Bungo di Tahun Anggaran 2026 ternyata dilakukan secara besar-besaran dan terintegrasi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) tidak hanya sekadar menata jalur pejalan kaki, tetapi juga membangun ruang terbuka hijau baru di kawasan yang sama.
Bungo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mengebut perbaikan infrastruktur tata air di daerahnya.
Pada tahun anggaran 2026 ini, dana miliaran rupiah disiapkan khusus untuk membiayai proyek Pembangunan Drainase Sungai Dingin.
Berdasarkan data yang dihimpun, Pemkab Bungo mengalokasikan total pagu anggaran yang terbilang fantastis, yakni mencapai Rp 2.500.000.000 (Rp 2,5 Miliar).
Sepanjang tahun 2025, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi diguncang serangkaian polemik terkait tender proyek pemerintah daerah. Mulai dari pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang bermasalah, tender Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang janggal, tender Puskesmas hingga proyek infrastruktur seperti turap dan jalan lingkungan yang berakhir tragis.
Aroma ganjil kembali tercium dari dapur pengadaan proyek pemerintah di Kabupaten Bungo. Sejumlah paket yang ditenderkan dalam dua bulan terakhir memunculkan pertanyaan publik, khususnya terkait konsistensi evaluasi oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja).
Di balik nama “CV Rizki” yang kini menjadi buah bibir pasca kemenangannya dalam tender proyek pembangunan Puskesmas Air Gemuruh Kabupaten Bungo, terdapat satu catatan menarik yang layak disorot lebih dalam. Yakni bagaimana asal-usul, struktur legal, hingga jejak kompetensi teknis perusahaan ini.
Kegaduhan tender proyek di Kabupaten Bungo belum juga reda. Kali ini, tekanan datang dari lembaga pengawas independen. Direktur Eksekutif TEGAR (Transparansi & Etika Gerakan Rakyat), Erwin Munas, mendesak Bupati Bungo Dedy Putra untuk membatalkan hasil tender Pustu Taman Agung yang dinilai sarat masalah.
Bukan sekadar membatalkan, Erwin juga menyerukan tindakan tegas terhadap Kelompok Kerja (Pokja) yang menangani tender tersebut. Jika terbukti lalai atau melakukan pembiaran atas pelanggaran aturan, katanya, Pokja harus dibubarkan dan diganti.
Riak-riak kegaduhan tender belum reda di Kabupaten Bungo. Bahkan terus menyala-nyala. Di tengah kerisauan itu, Dinas Kesehatan kembali meluncurkan dua proyek jumbo sekaligus. Nilainya pun tak main-main, mencapai Rp 12,4 miliar.
Skemanya masih sama dengan sebelumnya. Yakni tender umum sistem gugur. Dan momennya di tengah sorotan publik terhadap proses pengadaan yang belakangan ini dianggap banyak meninggalkan jejak masalah.
Dua proyek besar yang kini resmi ditenderkan dari anggaran di Dinas Kesehatan Bungo itu adalah sebagai berikut:
Baru sebulan menjabat, Bupati Bungo yang dikenal bersih dan tegas itu, Dedy Putra, langsung dihadapkan pada ujian pertama, deretan tender proyek bermasalah yang kini menyulut gaduh di ruang publik. Ujian ini bukan datang dari lawan politik. Tapi justru dari dalam rumahnya sendiri, dari ruang gelap sistem tender yang menyimpan aroma busuk.
Apakah Bupati Dedy akan bertindak?
Atau justru diam dan menjadi bagian dari pembiaran?