MUARO JAMBI — BPK RI menemukan 10 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi atau JJI pada empat SKPD Pemkab Muaro Jambi mengalami kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dengan nilai awal Rp283.010.145,19.
Belanja Modal JJI Pemkab Muaro Jambi TA 2025 sendiri dianggarkan Rp83.057.973.534,28 dan terealisasi Rp76.646.178.962,00 atau 92,28 persen.
MUARO JAMBI — Temuan nomor 15 ini menyasar pengelolaan aset bergerak Pemkab Muaro Jambi. Dalam LHP BPK Buku II, temuan tersebut ditulis dengan judul “Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Pemkab Muaro Jambi Belum Tertib.”
Pada Neraca per 31 Desember 2025, Pemkab Muaro Jambi menyajikan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp907.663.112.070,20.
Nilai itu naik Rp92.094.001.756,05 atau 11,29 persen dibanding saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp815.569.110.314,15.
Dishub menjadi penyumbang temuan terbesar, yakni Rp313,89 juta. Di DLH, satu transaksi pembelian BBM digunakan sebagai bukti oleh dua sopir. Sedangkan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, pemegang kendaraan disebut membeli nota dari pihak lain untuk mengejar pagu anggaran.
MUARO JAMBI — Nota itu kecil. Hanya secarik kertas. Biasanya langsung diremas setelah keluar dari mesin SPBU.