JAMBI – Prestasi membanggakan kembali diraih oleh tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jambi. Lapas Kelas IIB Kuala Tungkal, Lapas Kelas IIB Muara Bulian, dan Lapas Perempuan Kelas IIA Jambi berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2024.
SAROLANGUN – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan studi tiru terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Jawa Tengah. Penjabat Bupati Sarolangun, Bahri, bersama Sekda Sarolangun, Dedy Hendry, memimpin kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi, Sucipto, memberikan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta reformasi birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Rabu (04/12/2024). Kegiatan yang mengusung tema “Integrasi Layanan dan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Hukum Menuju Indonesia Emas 2045” yang berlangsung di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkumham Jambi.
Penjabat (Pj) Bupati Tebo, Varial Adhi Putra, bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tebo, menghadiri acara Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia pada Selasa, 8 Oktober 2024 di Jakarta. Acara ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran dan evaluasi kinerja reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat luas.
Pemkot Jambi gelar assessment pejabat eselon untuk evaluasi kinerja. Langkah ini menuai kontroversi terkait transparansi dan potensi intervensi politik. Apakah penilaian ini akan meningkatkan kinerja pemerintahan atau memicu ketidakpercayaan publik?