SAROLANGUN – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan studi tiru terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Jawa Tengah. Penjabat Bupati Sarolangun, Bahri, bersama Sekda Sarolangun, Dedy Hendry, memimpin kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
MCP KPK adalah program kolaboratif antara KPK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertujuan mencegah tindak pidana korupsi di daerah melalui pemantauan capaian kinerja pemerintah daerah. Dalam kegiatan ini, Penjabat Bupati Bahri menjelaskan bahwa MCP menjadi alat penting untuk mengukur indeks pencegahan korupsi daerah.
“Studi tiru ini bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. MCP adalah program yang dilakukan melalui aplikasi untuk memantau kinerja pencegahan korupsi di berbagai daerah,” ujar Bahri.
Bahri menjelaskan, MCP KPK mencakup delapan area intervensi yang menjadi fokus utama reformasi birokrasi, yakni:
- Perencanaan dan Penganggaran
- Pengadaan Barang dan Jasa
- Pelayanan Publik
- Pengawasan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)
- Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara)
- Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
- Optimalisasi Pajak Daerah
- Pengelolaan Dana Desa
“Melalui program MCP, langkah-langkah pencegahan korupsi ini dievaluasi oleh KPK dan menjadi indeks yang mencerminkan kinerja pencegahan korupsi daerah,” jelas Bahri.
Bahri menegaskan pentingnya MCP dalam mendukung reformasi birokrasi dan menciptakan pemerintahan yang transparan. Selain itu, MCP juga akan menjadi tolok ukur bagi Pemkab Sarolangun dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih akuntabel.
“Melalui evaluasi MCP, kami dapat menganalisis risiko dan mendapatkan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola sehingga menghindari potensi korupsi di lingkungan pemerintah daerah,” tambah Bahri.
Bahri berharap bahwa penerapan MCP KPK di Kabupaten Sarolangun dapat memberikan dampak positif dalam mencegah tindak pidana korupsi. Ia juga menyatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pembelajaran, tetapi juga komitmen nyata Pemkab Sarolangun dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Kami berkomitmen untuk terus mendukung program MCP KPK sebagai langkah konkret menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Ini adalah tanggung jawab kami kepada masyarakat Sarolangun,” tutup Bahri.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Sarolangun menunjukkan dedikasinya terhadap tata kelola yang baik, guna menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.(*)
Add new comment