Oleh:
Dr. Fahmi Rasid
Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang menempatkan Pemerintah Provinsi Jambi pada angka 65,36 tidak seharusnya dibaca sebagai sinyal keruntuhan moral birokrasi atau indikasi bahwa praktik korupsi mengakar kuat. Sebaliknya, skor tersebut justru mencerminkan dinamika perubahan, sebuah fase transisional ketika pemerintah daerah tengah menata ulang fondasi tata kelola yang selama ini membutuhkan pembaruan. Dalam setiap proses reformasi, penurunan sesaat bukanlah kemunduran. Ia lebih sering merupakan konsekuensi dari keberanian melakukan pembenahan internal yang besar.
Penting dipahami bahwa anjloknya skor SPI Jambi pada 2024 lebih banyak disebabkan oleh turunnya Indeks Internal, yakni persepsi aparatur terhadap suasana kerja, stabilitas organisasi, dan kenyamanan birokrasi. Dengan kata lain, sumber penurunan bukan berasal dari kasus korupsi faktual atau persepsi negatif masyarakat, melainkan dari suara para ASN sendiri, mereka yang merasakan langsung dinamika internal organisasi.
Tahun 2024 adalah tahun politik. Survei SPI dilakukan menjelang Pilkada, sebuah periode yang, secara nasional selalu menjadi fase paling sensitif dalam birokrasi. Para ASN, tak hanya di Jambi, berada pada suasana psikologis yang penuh kehati-hatian: cemas menghadapi rotasi jabatan, menahan diri mengambil keputusan, dan menyikapi kebijakan pimpinan dengan sangat sensitif. Situasi seperti ini memengaruhi hasil survei, apalagi karena SPI menggunakan instrumen survei berbasis kuesioner yang menggali persepsi internal secara mendalam.
Selain tekanan politik, faktor administratif turut memainkan peran. Pada 2024, Pemprov Jambi menerapkan efisiensi anggaran sebagai respons atas penyesuaian fiskal nasional. Efisiensi ini berdampak pada penyesuaian berbagai komponen keuangan, termasuk tertahannya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pada beberapa waktu tertentu. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan sebagian aparatur, dan ketidakpuasan itu beresonansi pada jawaban kuesioner SPI. Oleh karena itu, hasilnya lebih menggambarkan suasana batin aparatur, bukan mencerminkan rendahnya integritas.
Penting ditegaskan bahwa persepsi yang menurun tidak identik dengan moralitas yang jatuh. Survei integritas seperti SPI tidak hanya mengukur tingkat korupsi, tetapi juga memotret psikologi organisasi: kepuasan kerja, transparansi, kejelasan SOP, kualitas komunikasi pimpinan, hingga stabilitas kesejahteraan pegawai. Ketika faktor-faktor tersebut terganggu, wajar jika gambaran survei menjadi lebih rendah.
Di sisi lain, banyak indikator menunjukkan bahwa Pemprov Jambi justru sedang membangun fondasi integritas yang lebih kokoh. Penguatan digitalisasi layanan, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, peningkatan kualitas audit internal, serta penyederhanaan struktur birokrasi adalah langkah-langkah yang telah berlangsung intensif sejak 2022. Namun upaya struktural seperti ini tidak selalu terukur dalam satu tahun survei, terutama ketika survei dilakukan di tahun politik dan kondisi internal sedang mengalami tekanan.
Untuk memahami konteks SPI 2024 secara utuh, penting mengetahui bagaimana SPI dirancang dan dilaksanakan. Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah instrumen nasional yang diselenggarakan KPK setiap tahun untuk memetakan risiko korupsi serta menilai efektivitas upaya pencegahan di berbagai instansi. SPI dilaksanakan menggunakan kuesioner terstandar, yang diarahkan kepada pengguna layanan, pegawai internal, dan para pakar. Dengan demikian, hasil SPI merupakan potret objektif yang mencerminkan penilaian tiga perspektif sekaligus.
Pada 2024, SPI dilaksanakan di 642 instansi, terdiri dari 95 Kementerian/Lembaga, 545 Pemerintah Daerah, dan 2 BUMN. Metode yang dipakai adalah metode baku yang telah distandarisasi sejak 2021, sehingga hasilnya dapat dibandingkan dari tahun ke tahun. KPK menegaskan bahwa laporan SPI adalah dasar bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki integritas, bukan sekadar angka kompetisi antardaerah.
Memasuki 2025, Jambi berada di titik balik yang lebih stabil. Pilkada telah selesai, suhu politik menurun, dan birokrasi kembali bekerja dalam ritme yang normal dan lebih kondusif. TPP yang sempat tertahan kini kembali berjalan teratur, mengembalikan stabilitas psikologis aparatur. Suasana ini penting, karena indeks internal adalah komponen yang paling berpengaruh pada SPI.
Pemerintah Provinsi Jambi menjadikan evaluasi SPI 2024 sebagai momentum memperbaiki tiga aspek pokok:
Pertama, penguatan persepsi internal. Melalui peningkatan kesejahteraan ASN, pelatihan antikorupsi berkelanjutan, perbaikan SOP, serta pembangunan budaya kerja yang lebih transparan dan kolaboratif. Fokus diarahkan pada pemulihan suasana batin aparatur yang selama 2024 tertekan oleh dinamika eksternal dan politik.
Kedua, penguatan sistem pengawasan. APIP diperkuat melalui audit berbasis risiko, peningkatan jumlah auditor, dan digitalisasi sistem monitoring. Dengan pengawasan yang lebih cepat dan berbasis data, potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih dini.
Ketiga, akselerasi digitalisasi layanan publik. Digitalisasi bukan hanya meminimalkan celah korupsi, tetapi juga meningkatkan kepuasan pengguna layanan salah satu komponen penting dalam SPI. Semakin sedikit interaksi tatap muka, semakin kecil potensi pungutan liar dan gratifikasi.
Melihat keseluruhan dinamika, Jambi bukanlah daerah yang sedang mengalami kemerosotan integritas. Jambi adalah daerah yang sedang menjalani proses pemulihan struktural di tahun yang sarat tekanan politik dan fiskal. Penurunan SPI 2024 adalah penurunan sesaat, bukan penurunan arah. Grafik integritas Jambi bukan garis menurun, melainkan kurva yang tengah bersiap kembali naik.
Tahun 2025 adalah momentum penting untuk menunjukkan bahwa integritas bukan hanya angka survei, tetapi komitmen kolektif yang dibangun melalui kebijakan yang adil, birokrasi yang profesional, dan pelayanan publik yang semakin transparan. Jika integritas diukur dari arah perubahan, maka hari ini arah itu—jelas—sedang bergerak ke atas.(*)
Add new comment