Al Haris Jawab Tuduhan Tak Serius Soal PI 10% PetroChina: “Saya Bukan Pencari Konten, Saya Jalan Sesuai Aturan”

Dengan penjelasan yang panjang namun terstruktur, Al Haris ingin mengakhiri polemik soal Participating Interest dengan fakta. Bahwa perjuangan sedang berlangsung, bukan abai—dan bahwa kerja sunyi, bagi sebagian pemimpin, jauh lebih berharga daripada sorotan kamera. Berikut penjelasan lengkap Al Haris, terkait progres PI 10 persen PetroChina itu.

***

Gubernur Jambi Al Haris akhirnya buka suara menanggapi pernyataan Komisi XII DPR RI yang menyebut Pemerintah Provinsi Jambi tak serius memperjuangkan Participating Interest (PI) 10 persen dari pengelolaan Migas PetroChina. Dengan nada tenang namun tegas, Al Haris menegaskan proses PI terus berjalan dan saat ini telah mencapai tahapan akhir.

“Serius atau tidaknya bisa dilihat dari pergerakan prosesnya. Kalau mandek, bolehlah dibilang tidak serius. Tapi ini kan jalan, semua sedang berproses,” kata Al Haris kepada media, Kamis (24/4/2025).

Gubernur dua periode ini menyatakan optimisme PI 10 persen akan terealisasi tahun ini, karena hampir seluruh proses dalam negeri telah rampung.

“InsyaAllah saya yakin tahun ini bisa dapat. Tinggal nunggu dari PetroChina saja. Mereka tidak mungkin berlama-lama karena ada target waktu. Tanggal 29 April 2025, Presiden PetroChina akan datang ke Jambi. Semoga bawa kabar baik,” ujarnya.

Merespons tudingan tidak aktif atau kurang ekspos, Al Haris menyindir secara halus bahwa pekerjaan tak selalu harus dipamerkan di media.

“Saya bukan tipe pencari konten. Saya bekerja dengan cara yang sesuai aturan. Tidak perlu berlebihan ekspos kalau memang tujuannya untuk rakyat,” tegasnya.

Al Haris juga memaparkan kronologi perjuangan PI sejak ia dilantik sebagai Gubernur pada Juli 2021. Kala itu, dirinya mendapat informasi langsung dari staf PetroChina bahwa ada kewajiban perusahaan untuk memberikan PI 10% kepada pemerintah daerah, sesuai ketentuan undang-undang.

Pada 2022, ia bahkan menggelar pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat untuk belajar dari keberhasilan provinsi lain dalam mengelola PI. Setelah kembali, Pemprov Jambi mulai menyurati PetroChina dan membangun komunikasi intensif.

“Awalnya tak ada jawaban. Tapi pada Maret 2023, PetroChina bersedia memberikan PI dengan sejumlah persyaratan,” ungkapnya.

Kini, dua tahun kemudian, menurut Al Haris, pihak PetroChina tinggal menunggu restu dari Pemerintah dan Partai Komunis Tiongkok karena perusahaan tersebut adalah BUMN milik negara China.

“Itu info dari SKK Migas dan Wamen ESDM. Sekarang mereka sedang menunggu lampu hijau dari otoritas China,” bebernya.

Al Haris menegaskan waktu dua tahun lebih adalah hal wajar, mengingat di daerah lain seperti Jawa Barat butuh tiga tahun untuk mendapatkan PI, dan Riau juga lebih dari dua tahun.

“Saya hitung dari Maret 2023 ke April 2025 itu dua tahun lebih sedikit. Jadi bukan lambat. Ini proses nasional dan internasional,” katanya.

Terkait tudingan bahwa tidak ada koordinasi antara Gubernur dengan Komisi XII DPR RI Dapil Jambi saat kunjungan Wakil Menteri ESDM ke Jambi, Al Haris membantah dengan santai.

“Sehari sebelum Wamen datang, saya masih teleponan dengan anggota Komisi XII dari Jambi. Jadi darimana dibilang tidak tahu?” ujarnya tersenyum.

Ia memastikan Pemprov akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan DPR RI dalam memperjuangkan hak-hak daerah, termasuk PI.

“Kita ini sama-sama dipilih rakyat Jambi. Saya jalan sesuai aturan saya, mereka juga begitu. Kalau buntu, pasti saya ngadu. Tapi kalau masih bisa jalan, ya kita kerja dulu,” tutupnya.(*)