Pemkot Jambi instruksikan pendataan kendaraan bermotor oleh Ketua RT untuk optimalkan pendapatan pajak menjelang diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023. Langkah ini diharapkan meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan kota.
Kebijakan baru pengelolaan pajak daerah menjanjikan peningkatan PAD bagi Kota Jambi. Tantangan administratif dan teknis mengintai, menuntut persiapan matang dan transparansi. Apakah daerah siap menghadapi tantangan ini?
Jambi – Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, memaparkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Jambi pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank 9 Jambi). Rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa (23/7/2024) dihadiri oleh berbagai fraksi di DPRD Kota Jambi yang memberikan tanggapan kritis terhadap rencana tersebut.
PJ Walikota Jambi, Sri Purwaningsih, menyatakan bahwa hingga saat ini, dirinya belum menerima laporan resmi terkait beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Jambi yang dilaporkan ke aparat penegak hukum. Hal ini disampaikannya kepada awak media setelah menghadiri rapat Paripurna DPRD Kota Jambi, Selasa.
"Sampai hari ini saya belum tahu," ujar Sri Purwaningsih saat ditanya mengenai laporan masyarakat yang mengaitkan sejumlah OPD dengan dugaan korupsi yang tengah ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan.