Di tengah masa transisi pemerintahan, Pj Wali Kota Jambi menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang akurat dan efisien. Namun, muncul pertanyaan: apakah pelatihan semacam ini benar-benar menghasilkan dampak nyata, atau sekadar formalitas tahunan?
Jambi – Pemerintah Kota Jambi kini berada di masa krusial menjelang pergantian pemerintahan. Di tengah situasi tersebut, Pj Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan dan perencanaan pembangunan daerah. Dalam pelatihan penyusunan perencanaan yang dibuka Sri, Senin (14/10/2024), ia menggarisbawahi bahwa akurasi dan ketepatan perencanaan adalah kunci bagi efektivitas pembangunan, terutama saat pemerintah memasuki masa transisi.
Di tengah tantangan perubahan, menurut Sri, para pejabat fungsional dan perencana harus memiliki kesigapan ekstra untuk menjaga stabilitas pembangunan. “Memasuki tahun transisi pemerintahan, kesigapan dan ketepatan dalam perencanaan menjadi sangat krusial. Perlu perencanaan yang matang dan strategis agar keberlanjutan pembangunan tetap terjamin,” ujar Sri dalam sambutannya di Gedung Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi.
Meskipun pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan teknis para pejabat terkait penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA), banyak pihak mempertanyakan sejauh mana pelatihan-pelatihan serupa mampu menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Apakah peningkatan kapasitas ini benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan yang efektif?
Selama bertahun-tahun, banyak program pemerintah yang dirancang secara administratif, namun dalam praktiknya gagal memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Sri Purwaningsih sendiri menyebut pelatihan ini sebagai salah satu langkah strategis untuk menjaga kelancaran pembangunan di tengah transisi, namun belum ada jaminan bahwa strategi yang diajarkan akan berhasil diimplementasikan dengan efisien di bawah pemerintahan yang baru nanti.
Kepala BKPSDMD Kota Jambi, Liana Andriani, menjelaskan bahwa pelatihan ini berlangsung selama enam hari dengan total 60 jam pertemuan, diikuti oleh 40 peserta dari berbagai perangkat daerah. Materi pelatihan mencakup tahapan dan tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Liana menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai bagian dari peningkatan kompetensi ASN.
Namun demikian, skeptisisme muncul di kalangan pengamat. Pelatihan semacam ini kerap dianggap sebagai formalitas belaka, tanpa adanya upaya nyata untuk menindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret. Apakah para peserta akan benar-benar menerapkan pengetahuan baru ini atau hanya akan kembali ke rutinitas lama tanpa perubahan yang signifikan?
Dengan pelatihan yang diselenggarakan ini, diharapkan setidaknya ada pembaruan dalam cara perencanaan dilakukan, terutama mengingat tekanan yang dihadapi Kota Jambi dalam mempersiapkan diri menyambut pemerintahan baru. Apabila pelatihan ini hanya dianggap sebagai rutinitas tahunan, maka transisi yang diharapkan akan menjadi peluang untuk efisiensi justru bisa berubah menjadi kendala besar bagi kelangsungan program pembangunan di Jambi.
"Setiap pelatihan yang dilakukan harus menghasilkan output yang jelas dan terukur. Jika hanya formalitas, maka ini bukan sekadar pemborosan anggaran, melainkan pemborosan kesempatan," ujar seorang pengamat pemerintahan di Jambi yang enggan disebutkan namanya.
Pelatihan Penyusunan Perencanaan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang pemberian sertifikat, namun benar-benar memperkuat kapasitas perencana dalam menyusun pembangunan daerah yang tepat sasaran. Dengan hadirnya Pj Wali Kota Jambi di acara ini, publik berharap ada langkah konkret yang lebih serius dari sekadar retorika. (*)
Add new comment