Tuduhan mengancam klenteng dan warga keturunan yang diarahkan kepada tim Maulana, calon walikota Jambi, adalah upaya memutarbalikkan fakta. Fakta sesungguhnya adalah dugaan pelanggaran kampanye di tempat ibadah oleh calon walikota nomor urut 2. Namun, opini sengaja dipelintir seolah-olah tim Maulana hendak mengancam klenteng Sungai Sawang dan komunitas warga keturunan.
Asari Syafei, seorang aktivis Jambi, dengan tegas meminta Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk menertibkan kelompok-kelompok yang sengaja menyebarkan propaganda ini.
“Ini propaganda yang berbahaya. Menjurus pada upaya pecah belah. Gak mungkin lah ada upaya menghancurkan klenteng. Ini fitnah keji. Aparat harus bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok yang berusaha memecah belah dan menebar kebencian ini,” ujar Asari.
Fakta Kasus di Balik Isu
Fakta menunjukkan bahwa insiden ini bermula dari laporan dugaan penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan politik oleh calon walikota nomor urut 2. Laporan yang dilayangkan Robert Samosir tersebut mencatat adanya indikasi pelanggaran pemilu di klenteng Sungai Sawang. Kebetulan, Robert adalah tim sukses Maulana.
Dalam insiden tersebut, tim pengawas pemilu, termasuk Panwas Kecamatan dan Bawaslu Provinsi Jambi, turut hadir di lokasi untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
“Karena tim Maulana yang melapor, jadi isu kemudian dipelintir menjadi tuduhan terhadap Maulana. Narasi yang dibangun seolah-olah tim Maulana mengancam keberadaan klenteng dan komunitas warga keturunan. Padahal, faktanya tidak begitu. tim Maulana hanya mengawal proses pemantauan dugaan pelanggaran tersebut,” jelas Asari.
Asari Syafei: Propaganda Pecah Belah Harus Dihentikan
Asari menegaskan bahwa pola propaganda ini adalah upaya sistematis untuk menciptakan keretakan sosial di Jambi.
“Kita harus waspada terhadap permainan opini yang mencoba menyesatkan masyarakat. Propaganda semacam ini tidak hanya merugikan pihak yang difitnah, tetapi juga berpotensi mengancam kerukunan antarwarga,” katanya.
Ia juga mendesak Bawaslu untuk bertindak lebih tegas terhadap pihak-pihak yang menyebarkan hoax. Menurutnya, penyebaran kebohongan ini bukan hanya pelanggaran etika politik, tetapi juga ancaman bagi stabilitas sosial.
“Aparat harus memastikan hukum ditegakkan. Jangan biarkan kebencian menjadi alat politik,” tambahnya.
Mengalihkan Fokus dari Pelanggaran Nyata
Salah satu kekhawatiran utama adalah upaya mengalihkan perhatian dari kasus dugaan pelanggaran pemilu yang sebenarnya. Asari menyebut bahwa kelompok tertentu tampaknya sengaja membangun opini sesat untuk menutupi pelanggaran yang dilaporkan.
“Mereka ingin mengalihkan perhatian dari isu utama. Ini harus diwaspadai agar tidak mengaburkan fakta sebenarnya,” jelas kandidat doktor ilmu hukum Universitas Jambi itu.(*)
Add new comment