Baru dua bulan dioperasikan, Rumah Sakit Pratama Rantau Rasau yang menelan anggaran fantastis Rp43,4 miliar kini menjadi buah bibir masyarakat. Berbagai kerusakan serius ditemukan di fasilitas yang seharusnya menjadi penopang layanan kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Kerusakan mulai dari toilet yang tidak berfungsi hingga genangan air di wastafel ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) menjadi tanda tanya besar atas kualitas pembangunan rumah sakit ini. Pintu toilet IGD bahkan dihiasi tulisan "Mohon Maaf Toilet Dalam Perbaikan," meskipun gedung ini baru diresmikan November 2024.
Genangan air di lantai akibat masalah pada instalasi perpipaan menimbulkan risiko keselamatan bagi pasien dan pengunjung. Direktur RS Pratama mengakui adanya kelemahan dalam sistem perpipaan. "Masalahnya mungkin ada pada pipa pembuangan," ujarnya.
Proyek yang dikerjakan oleh PT Belimbing Sriwijaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri ini diawasi oleh PT Kalimanya Expert Konsultan. Namun, temuan kerusakan ini menimbulkan dugaan adanya kelalaian atau bahkan penyelewengan dalam pelaksanaan proyek.
Dengan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 sebesar Rp43,4 miliar, masyarakat mempertanyakan bagaimana bangunan baru ini bisa mengalami kerusakan serius dalam waktu singkat.
Aliansi Masyarakat Peduli Tanjung Jabung Timur (AMPT) akan menggelar aksi damai pada Kamis, 23 Januari 2025. Aksi yang melibatkan 50 orang ini akan berlangsung di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dilanjutkan dengan orasi di Gedung DPRD setempat.
AMPT menyampaikan dua tuntutan utama:
- Penyelidikan Dugaan Penyelewengan Proyek
Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur diminta segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran pembangunan rumah sakit ini. - Pembentukan Panitia Khusus (Pansus)
DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur didesak untuk membentuk Pansus guna menyelidiki anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan proyek RS Pratama. AMPT menuntut hasil penyelidikan diumumkan secara transparan kepada publik.
Direktur RS Pratama menegaskan keselamatan pasien dan pengunjung sebagai prioritas utama. Ia juga telah melaporkan seluruh temuan kerusakan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui surat resmi.
Namun, tanpa tindak lanjut yang konkret, kerusakan ini akan menjadi preseden buruk bagi penggunaan anggaran publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Aksi damai AMPT menambah tekanan bagi pihak berwenang untuk segera memberikan jawaban dan memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Masyarakat Tanjung Jabung Timur kini menanti, apakah janji pelayanan kesehatan yang layak akan terpenuhi, atau justru tenggelam dalam pusaran masalah yang lebih besar. (*)
Add new comment