SUNGAI PENUH – Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh kembali disorot publik. Sejumlah aktivis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Bumi Sakti Alam Kerinci menuding adanya berbagai masalah proyek di dinas tersebut. Salah satu yang kini ramai diperbincangkan adalah dugaan proyek fiktif dan pengadaan sampul rapor yang bermasalah.
Tak hanya itu, bocornya surat bermaterai yang berisi rincian fee proyek semakin hangat dibincangkan. Surat tersebut diduga ditandatangani oleh seorang rekanan berinisial SB, yang menunjukkan adanya pembagian ‘jatah’ dalam proyek-proyek yang dikelola oleh dinas pendidikan.
Aktivis Kerinci, Renggo, menegaskan bahwa permasalahan di Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh bukanlah isu baru. Ia menyebut dugaan penyimpangan di instansi ini sudah menjadi rahasia umum dan pembicaraan luas di kalangan aktivis dan masyarakat.
Bahkan, menurutnya, permasalahan ini telah memicu aksi demonstrasi di Jambi beberapa waktu lalu, yang menuntut adanya penyelidikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
“Ini sudah terlalu lama dibiarkan. Kami mendesak aparat hukum turun tangan dan mengusut tuntas masalah ini! Jangan sampai hilang begitu saja seperti kasus-kasus sebelumnya,” tegas Renggo.
Sejumlah aktivis lainnya juga mendesak Ditreskrimsus Polda Jambi untuk tidak hanya berhenti pada laporan yang telah masuk, tetapi menelusuri lebih dalam berbagai indikasi praktik korupsi yang ada.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, Khaidirman, dengan tegas membantah adanya praktik ilegal dalam pengelolaan proyek pendidikan.
“Informasi itu tidak benar. Kami bekerja sesuai aturan,” katanya singkat.
Namun, bantahan ini tidak cukup meredam desakan publik. Masyarakat tetap meminta adanya transparansi lebih lanjut terkait proyek-proyek yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh.
Sebelumnya, LSM Semut Merah telah melaporkan Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh ke Ditreskrimsus Polda Jambi pengelolaan anggaran pendidikan tahun 2022-2024.
Laporan tersebut mencakup sejumlah hal, antara lain:
✅ Penggelembungan anggaran pengadaan sampul rapor siswa SD dan SMP
✅ Pengadaan barang dan jasa pendidikan
✅ Pemotongan dana sertifikasi guru
✅ Indikasi aliran dana BOS ke oknum pejabat dinas pendidikan
Banyaknya dugaan skandal yang menyeret Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh membuat para aktivis mendesak aparat hukum, termasuk BPK RI dan Kejaksaan, untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap semua proyek dan anggaran pendidikan di daerah tersebut.
“Jangan sampai kasus ini hanya jadi heboh sebentar, lalu hilang begitu saja. Masyarakat butuh kepastian hukum!” pungkas Renggo.
Sumber : https://kerincitime.co.id/disdik-sungai-penuh-disorot.html
Add new comment