Anggota Komisi XII DPR RI, Drs. H. Cek Endra, menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan Blok East Natuna sebagai salah satu potensi migas terbesar yang dimiliki Indonesia. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Diskusi Strategis Blok East Natuna, yang diikuti oleh Dirjen Migas, SKK Migas, Direksi PT Pertamina (Persero), Direksi Pertamina Hulu Energi (PHE), serta jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam diskusi yang berlangsung dinamis itu, Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi ini menyoroti bahwa Blok East Natuna memiliki nilai strategis dan geopolitik yang sangat tinggi. Tidak hanya karena cadangan gasnya yang besar, tapi juga karena letaknya yang berada di wilayah perbatasan.
“Blok East Natuna adalah aset nasional yang luar biasa besar, dan letaknya sangat strategis di perbatasan. Maka pengelolaannya tidak boleh biasa-biasa saja, harus dengan pendekatan nasionalisme dan kepentingan jangka panjang bangsa,” ujar Cek Endra.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan semua pemangku kepentingan agar pengelolaan blok tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang optimal.
Menurut Cek Endra, pengembangan Blok East Natuna harus melibatkan teknologi tinggi dan investasi serius, namun tidak boleh kehilangan orientasi pada kemanfaatan bagi daerah penghasil dan masyarakat sekitar.
“Jangan sampai blok ini hanya menjadi cerita besar di atas kertas. Harus jelas roadmap-nya, termasuk local content, pemberdayaan tenaga kerja lokal, dan distribusi manfaatnya bagi masyarakat Kepri dan Indonesia secara umum,” tegas mantan Bupati Sarolangun dua periode ini.
Sebagai wakil rakyat dari Provinsi Jambi, Cek Endra juga menyampaikan bahwa banyak daerah, termasuk Jambi, menaruh harapan besar terhadap peran strategis sektor energi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia mendesak agar SKK Migas dan Pertamina membuat skema percepatan pengembangan blok-blok migas yang masih 'tertidur', termasuk East Natuna, agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor energi.
“Negara ini tidak boleh kehilangan momentum. Sumber daya sudah ada, tinggal komitmen dan keseriusan semua pihak untuk menggerakkannya,” tutupnya.
Diskusi ini menjadi salah satu agenda penting dalam upaya penguatan ketahanan energi nasional dan membuka ruang bagi Komisi XII DPR RI untuk terus mengawal arah kebijakan energi di Indonesia secara aktif dan solutif.(*)
Add new comment