BPK RI 2025 menemukan kekurangan volume Rp 1,16 miliar pada proyek Jalan Lubuk Kepayang–Kasang Melintang Sarolangun. Temuan ini berisiko menurunkan mutu jalan dan membebani biaya pemeliharaan.
***
Proyek Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Lubuk Kepayang–Kasang Melintang senilai Rp 17,87 miliar yang dikerjakan PT Nolan Jaya Konstruksi mendapat sorotan tajam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Audit BPK 2025 menemukan kekurangan volume pekerjaan yang sangat signifikan, nilainya mencapai Rp 1.165.850.567,91.
BPK menegaskan, kekurangan volume ini bukan sekadar masalah administrasi. Tapi berisiko langsung pada kualitas dan umur jalan. Potensi penurunan struktur jalan di area tertentu bisa terjadi. Diikuti retakan pada permukaan aspal atau pecahnya perkerasan beton.
Pecahan beton yang terlepas dari struktur jalan dapat mengganggu kelancaran akses antarwilayah di Kabupaten Sarolangun.
Selain itu, umur jalan dikhawatirkan tak akan sesuai perencanaan. Hal ini bisa memicu meningkatnya biaya pemeliharaan di masa depan dan memperlambat arus distribusi barang-barang konsumsi ke pasar-pasar di wilayah Sarolangun.
BPK menguraikan sejumlah faktor penyebab. Antaralain Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran (PA) dinilai tak optimal mengawasi pelaksanaan anggaran belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi. PPK Bidang Bina Marga tidak optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak. PPTK Bidang Bina Marga tidak cermat mengawasi dan menguji hasil pekerjaan di lapangan.
Dalam audit disebutkan, Kepala Dinas PUPR Sarolangun menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan berjanji akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi. Bupati Sarolangun juga menyatakan komitmen yang sama untuk memastikan perbaikan dan penindakan sesuai arahan BPK.
Tender proyek ini dimenangkan PT Nolan Jaya Konstruksi melalui proses lelang APBD 2024 dengan nilai kontrak Rp 17.878.819.231,21. Pagu anggaran tercatat Rp 17,91 miliar dengan HPS Rp 17,89 miliar. Perusahaan asal Kota Jambi ini berhasil mengalahkan 6 peserta lainnya melalui metode pascakualifikasi satu file sistem gugur harga terendah.
Dengan nilai kekurangan volume yang menembus Rp 1,16 miliar, proyek ini menjadi salah satu temuan terbesar BPK di sektor infrastruktur jalan Kabupaten Sarolangun pada 2025. Selain kerugian negara, efek jangka panjang berupa penurunan mutu infrastruktur dan pembengkakan biaya pemeliharaan menjadi perhatian utama.(*)
Add new comment