Aksi Massa Meluas, Prabowo Instruksikan Aparat Tegas Jaga Negara

WIB
IST

JAKARTA – Gelombang demonstrasi yang mengguncang Jakarta dan sejumlah kota besar sejak Senin (25/8/2025) akhirnya membuat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turun tangan. Dalam pernyataan resmi, Minggu (31/8/2025), Prabowo berbicara lugas: pemerintah tidak anti kritik, tapi negara tidak akan diam menghadapi anarkisme.

Aksi massa sejatinya lahir dari satu isu: penolakan rencana kenaikan tunjangan DPR RI. Isu ini sudah memantik api di media sosial dengan nada sinis: “Wong cilik makin susah, DPR malah naik tunjangan,” tulis seorang warganet di X (Twitter).

Namun, situasi berubah drastis pada Kamis (28/8/2025). Seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, tewas di Pejompongan, Jakarta Pusat, setelah terlindas kendaraan taktis Brimob. Video detik-detik kejadian itu viral di TikTok dan Instagram, ditonton jutaan kali hanya dalam beberapa jam.

Tagar #KeadilanUntukAffan melesat ke puncak trending. Aksi yang awalnya hanya seruan moral melawan kenaikan tunjangan DPR, bermetamorfosis menjadi amarah kolektif yang menyasar simbol kekuasaan.

Dalam dua hari, amarah publik merembet ke luar Jakarta. Rumah-rumah pejabat publik jadi sasaran:

  • Kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni di Tanjung Priok digeruduk, kaca jendela pecah, sejumlah barang dijarah.
  • Rumah artis-politisi Nafa Urbach di Jakarta Timur rusak dilempari batu.
  • Bahkan rumah dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut diterobos massa.

Di Jambi, ribuan mahasiswa dan masyarakat mengepung DPRD Provinsi. Fasilitas dewan porak-poranda, mobil dinas terbakar, kaca gedung hancur. Di Makassar, kantor DPRD Kota ikut dijarah. Di Bandung, pos polisi jadi sasaran pembakaran.

Pemerintah pusat sadar: ini bukan lagi sekadar isu tunjangan DPR, tapi krisis kepercayaan yang berpotensi mengguncang stabilitas nasional.

Di tengah situasi yang membara, Presiden Prabowo menyampaikan pesan tegas.

“Pemerintah yang saya pimpin bersama seluruh partai politik, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama masyarakat kecil dan kelompok tertinggal,” ujarnya dalam siaran resmi dari Istana Merdeka.

Namun ia menegaskan garis merah:

“Kalau ada aksi yang mengarah pada anarkisme, perusakan, pembakaran fasilitas umum, penjarahan hingga jatuhnya korban jiwa, maka itu sudah masuk ranah pelanggaran hukum. Negara wajib hadir untuk melindungi rakyat,” tegasnya.

Prabowo menambahkan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan aspirasi, asalkan disampaikan secara damai. Ia menekankan negara tidak boleh kalah oleh tindakan brutal segelintir pihak yang menunggangi keresahan rakyat.

Presiden menginstruksikan TNI dan Polri menjaga keamanan dengan ketegasan hukum namun tetap mengutamakan perlindungan masyarakat sipil.

“Aparat bertugas melindungi masyarakat, menjaga fasilitas umum, dan menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Ia juga meminta agar setiap aspirasi murni yang disampaikan damai tetap difasilitasi. “Kita tidak boleh alergi kritik. Selama damai, kita dengarkan dan kita tindaklanjuti,” tambahnya.

Pernyataan Presiden memicu gelombang reaksi baru di media sosial:

  • Akun @reformasi2025 menulis: “Pak Presiden bicara tegas, tapi apakah benar di lapangan aparat bisa menahan diri? Affan buktinya.”
  • Akun lain, @merahputihbersatu, menimpali: “Kalau bukan Presiden yang bicara, demo ini makin liar. Negara harus tegas, kita dukung tindakan hukum.”

Di lapangan, sejumlah tokoh agama dan masyarakat menyerukan agar massa kembali ke jalur damai. “Menyuarakan aspirasi itu hak, tapi merusak fasilitas negara sama saja merusak hak rakyat banyak,” ujar KH. Ahmad Fadlan, tokoh NU di Jakarta, melalui siaran langsung televisi lokal.

Hingga Minggu malam (31/8/2025), sejumlah titik di Jakarta dan daerah masih dijaga ketat aparat. Jalan-jalan protokol di Senayan, depan Istana Negara, serta DPR RI dipenuhi barikade. Di Jambi, Simpang BI yang sehari sebelumnya lumpuh kini masih dipasangi kawat berduri.

Pemerintah pusat berkomitmen melakukan evaluasi. Namun, publik menunggu apakah komitmen itu akan benar-benar menyentuh akar masalah: ketidakpercayaan rakyat terhadap wakilnya di Senayan.(*)

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.