Jambi - Peringatan keras Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memelototi seleksi pejabat di Pemkot Jambi ternyata bukan isapan jempol. Di lapangan, isu jual beli jabatan kini makin santer terdengar dengan modus yang lebih terorganisir.
Sumber Jambi Link membocorkan temuan mengejutkan. Saat ini, diduga kuat ada kelompok yang aktif "bergerilya" mendatangi para calon Kepala Sekolah (Kepsek) yang tengah mengikuti seleksi.
Tak tanggung-tanggung, mereka disebut terbagi dalam dua kelompok, yakni 'Genk P' dan 'Genk A'.
"Ada dua genk yang bergerak. Mereka mendatangi calon Kepsek," ungkap sumber itu.
Modus operandi kedua kelompok ini terbilang nekat. Mereka menawarkan jaminan jabatan kepala sekolah kepada para kandidat, dengan syarat menyiapkan mahar.
Yang memprihatinkan, sumber itu menyebut rayuan maut "geng" ini memakan korban.
"Apakah ada calon Kepsek yang tergiur? Ada," ujarnya singkat.
Meski demikian, belum diketahui secara pasti apakah pergerakan mereka diketahui oleh pimpinan daerah.
"Mereka bergerak leluasa di lapangan. Saya enggak tahu apakah mereka bergerak atas sepengetahuan Wali Kota atau tidak," tegas sumber itu.
Fenomena ini sejalan dengan kekhawatiran yang disampaikan Ketua DPRD Kota Jambi, Faried Alfarelly, di hadapan KPK beberapa waktu lalu.
Faried secara spesifik meminta lembaga antirasuah itu mengawasi ketat seleksi Kepsek karena dinilai sangat rawan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotism).
"Seleksi Kepsek itu rawan KKN," tegas Faried saat itu, mendesak agar tidak ada celah bagi praktik jual beli kursi.
Terkait isu liarnya 'Genk P' dan 'Genk A' yang bergerak ini, Wali Kota Jambi memilih bungkam. Konfirmasi yang dilayangkan tim Jambi Link tak mendapatkan respons atau tanggapan.
Sikap ini kontras dengan pernyataan sang Wali Kota beberapa pekan lalu kepada awak media. Kala itu, ia menjamin proses seleksi Kepsek bersih dari unsur uang alias zero pungutan.
Ia bahkan meminta para calon untuk segera melapor jika menemukan ada oknum yang berani meminta bayaran.
Kini, dengan adanya temuan pergerakan dua kelompok tersebut, publik menanti tindakan tegas aparat penegak hukum untuk membuktikan apakah janji "bersih" itu benar terlaksana atau sekadar lip service.(*)
Add new comment