Jambi – Rencana belanja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi tahun anggaran 2026 menembus Rp21.024.060.000.
Angka itu tersebar dalam 235 paket RUP. Seluruhnya berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, satuan kerja IM05 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi - 692913.
Sumber dananya APBN 2026. Semua paket menggunakan cara pengadaan penyedia dan seluruhnya tercatat Produk Dalam Negeri: Ya.
Dari ratusan paket itu, satu item langsung mencolok, Pengadaan Jasa Konstruksi Fisik (Pembangunan Bangunan Gedung Kantor) senilai Rp11.941.000.000.
Paket ini menggunakan metode Tender dengan jenis pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
Belanja gedung itu belum berdiri sendiri. Masih ada jasa konsultan perencanaan konstruksi Rp849.000.000, jasa konsultan pengawasan konstruksi Rp608.000.000, penyiapan dan pematangan lahan Rp265.000.000, serta sewa gedung kantor sementara Rp580.000.000.
Jika digabung, belanja yang terkait kebutuhan gedung/kantor mencapai sekitar Rp14.243.000.000.
Angka itu setara lebih dari separuh total alokasi.
Di luar gedung, ada belanja kendaraan bermotor roda 4 layanan keimigrasian Rp1.180.152.000, kendaraan roda 2 operasional Rp315.240.000, laptop Rp449.550.000, tenaga alih daya Rp717.600.000, pemeliharaan kendaraan dan mesin Rp295.994.000, jamuan tamu Rp123.978.000, pembinaan mental pegawai Rp225.000.000, hingga pelatihan menembak Rp60.000.000.
Secara administratif, belanja ini belum tentu bermasalah. Namun secara publik, ada banyak titik yang layak dibuka: mengapa porsi gedung begitu besar, mengapa masih ada sewa gedung sementara, berapa unit kendaraan dan laptop yang dibeli, bagaimana kebutuhan operasional dihitung, serta bagaimana ratusan paket kecil pengadaan langsung diawasi.
Rekap Metode Pengadaan
| Metode | Jumlah Paket | Nilai |
|---|---|---|
| Tender | 1 | Rp11.941.000.000 |
| Pengadaan Langsung | 202 | Rp3.902.748.000 |
| E-Purchasing | 26 | Rp3.104.102.000 |
| Seleksi | 2 | Rp1.457.000.000 |
| Dikecualikan | 4 | Rp619.210.000 |
| Total | 235 | Rp21.024.060.000 |
Rekap Jenis Pengadaan
| Jenis | Jumlah Paket | Nilai |
|---|---|---|
| Pekerjaan Konstruksi | 2 | Rp12.206.000.000 |
| Jasa Lainnya | 152 | Rp4.294.070.000 |
| Barang | 79 | Rp3.066.990.000 |
| Jasa Konsultansi | 2 | Rp1.457.000.000 |
| Total | 235 | Rp21.024.060.000 |
Paket Terbesar
| No | Paket | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Kanwil Ditjen Imigrasi Jambi | Rp11.941.000.000 |
| 2 | Kendaraan Bermotor Roda 4 Layanan Keimigrasian | Rp1.180.152.000 |
| 3 | Konsultan Perencanaan Konstruksi Gedung Kantor | Rp849.000.000 |
| 4 | Tenaga Alih Daya Operasional dan Pemeliharaan Kantor | Rp717.600.000 |
| 5 | Konsultan Pengawasan Konstruksi Gedung Kantor | Rp608.000.000 |
| 6 | Sewa Gedung Kantor Sementara | Rp580.000.000 |
| 7 | Laptop/Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | Rp449.550.000 |
| 8 | Kendaraan Bermotor Roda 2 Operasional | Rp315.240.000 |
| 9 | Pemeliharaan Kendaraan Operasional dan Mesin | Rp295.994.000 |
| 10 | Penyiapan dan Pematangan Lahan | Rp265.000.000 |
Ada beberapa titik yang membuat anggaran ini layak dicermati.
Pertama, satu paket tender konstruksi gedung kantor Rp11,941 miliar menyerap sekitar 56,8 persen dari total belanja.
Kedua, 202 paket pengadaan langsung bernilai total Rp3,902 miliar. Jumlah paketnya sangat banyak. Meski sebagian nilainya kecil, pola banyak paket kecil tetap perlu tertib administrasi agar tidak menimbulkan kesan fragmentasi belanja.
Ketiga, belanja terkait perjalanan, tiket, penginapan, transportasi, operasi, pengawasan, pengumpulan data, safe house, hingga biaya pengamatan/penyusupan/penyurupan/penelitian/penjejakan muncul berulang dalam banyak paket. Belanja semacam ini mungkin berkaitan dengan fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian, tetapi tetap perlu penjelasan output dan pertanggungjawaban.
Keempat, belanja kendaraan, laptop, pakaian dinas, pakaian olahraga, sewa rumah jabatan, pelatihan menembak, jamuan tamu, dan pembinaan mental berpotensi menjadi sorotan publik jika manfaat langsungnya tidak dijelaskan secara terbuka.
Kelima, 10 paket terbesar saja mencapai Rp17.201.536.000, atau sekitar 81,8 persen dari total anggaran. Artinya, konsentrasi belanja berada pada sedikit paket besar.
Sejumlah warga Jambi menilai belanja gedung dan operasional Kanwil Ditjen Imigrasi Jambi harus berbanding lurus dengan peningkatan layanan.
Seorang warga, Elas, mengatakan pembangunan gedung kantor hampir Rp12 miliar perlu dijelaskan secara terbuka.
“Kalau untuk gedung kantor baru, publik perlu tahu urgensinya. Apakah kantor lama memang tidak layak, di mana lokasi gedung baru, dan bagaimana manfaatnya untuk layanan keimigrasian,” ujarnya.
Warga lainnya, Anang, menyoroti belanja kendaraan dan laptop.
“Mobil, motor, laptop itu boleh saja kalau memang dibutuhkan. Tapi jumlahnya harus jelas. Jangan sampai belanja kantor lebih terasa daripada peningkatan pelayanan masyarakat,” katanya.
Sementara warga lain menilai ratusan paket kecil pengadaan langsung juga perlu diawasi.
“Paket kecil-kecil itu kalau dijumlahkan tetap besar. Harus jelas output-nya. Jangan karena nilainya kecil lalu luput dari pengawasan,” ujarnya.(*)
