BUNGO — Nama proyeknya Pembangunan Lanjutan Poliklinik, Manajemen dan Gedung Penunjang RSUD Kuamang Kuning.
Pagu Rp5.466.590.000.
HPS Rp5.465.177.000.
Selisihnya cuma Rp1.413.000.
Bukan Rp1,4 miliar.
Hanya Rp1,4 juta.
Untuk sebuah proyek konstruksi gedung rumah sakit senilai lebih dari Rp5,46 miliar, jarak antara pagu dan HPS itu hanya sekitar 0,0258 persen.
HPS-nya nyaris mencium pagu.
Begitu dekat.
Seolah ruang antara keduanya hanya cukup untuk satu pertanyaan: bagaimana angka itu dihitung?
Tender ini kini masuk tahap Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga.
Pesertanya ramai 25 kontraktor.
Namun harga yang terlihat baru tiga.
Sebanyak 22 peserta lainnya belum tampak memiliki harga penawaran dalam data yang dihimpun.
Tiga perusahaan yang sudah terlihat harganya adalah:
- CV Deha: Rp5.190.918.142,41;
- CV Dua Belasputra: Rp5.323.560.000;
- CV Bungo Mitra Mandiri: Rp5.378.470.458,47.
CV Deha menjadi penawar terendah sementara.
Tetapi belum menjadi pemenang.
Pokja masih mengevaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga.
Dalam tender dengan sistem harga terendah sistem gugur, harga paling murah tidak otomatis membawa pulang proyek.
Dokumen harus benar.
Pengalaman harus memenuhi.
Sisa Kemampuan Paket harus cukup.
SBU harus sesuai.
Personel dan metode pelaksanaan harus lolos.
Namun, sebelum pemenang ditetapkan, proyek ini sudah menyisakan sederet pertanyaan.
HPS begitu dekat dengan pagu.
Lokasi pekerjaan hanya ditulis “dalam kab.bungo”.
Subklasifikasi SBU tidak ditampilkan secara terbuka dalam ringkasan, hanya disebut “sesuai dengan dokumen pemilihan”.
Nama paket pada RUP bahkan tertulis “Poliklini”, bukan “Poliklinik”.
Tahun anggaran tertulis berulang: APBD 2026, APBD 2026, APBD 2026.
Kesalahan kecil?
Bisa jadi.
Namun ketika yang sedang diurus adalah proyek fasilitas kesehatan Rp5,46 miliar, dokumen seharusnya tidak dibangun dengan bahasa serba kira-kira.
Data Utama Tender
| Uraian | Keterangan | Nilai |
|---|---|---|
| Nama tender | Lanjutan Poliklinik, Manajemen dan Gedung Penunjang | - |
| Kode RUP | 67406143 | - |
| Satuan kerja | Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo | - |
| Tahun anggaran | APBD 2026 | - |
| Pagu | - | Rp5.466.590.000 |
| HPS | - | Rp5.465.177.000 |
| Selisih pagu-HPS | - | Rp1.413.000 |
| Jenis kontrak | Gabungan lumsum dan harga satuan | - |
| Kualifikasi | Usaha kecil | - |
| Peserta | 25 kontraktor | - |
Tender dibuat pada 2 Juli 2026.
Jenis pengadaannya pekerjaan konstruksi.
Metodenya Tender–Pascakualifikasi Satu File–Harga Terendah Sistem Gugur.
Tender tidak menggunakan Reverse Auction.
Lokasi dalam sistem ditulis “dalam kab.bungo – Bungo (Kab.)”.
Bukan “RSUD Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir”.
Bukan alamat atau titik pekerjaan yang lebih spesifik.
Hanya: dalam Kabupaten Bungo.
Untuk proyek bernilai miliaran, penulisan lokasi seperti itu terlalu luas.
Kabupaten Bungo bukan satu halaman tanah.
HPS Nyaris Sama dengan Pagu
| Komponen | Nilai | Persentase |
|---|---|---|
| Pagu | Rp5.466.590.000 | 100% |
| HPS | Rp5.465.177.000 | 99,9742% |
| Selisih | Rp1.413.000 | 0,0258% |
HPS yang dekat dengan pagu tidak otomatis melanggar aturan.
Bisa saja hasil survei harga, volume pekerjaan, dan analisis teknis memang menghasilkan angka tersebut.
Namun semakin dekat HPS dengan plafon anggaran, semakin penting pemerintah membuka dasar perhitungannya.
Berapa luas bangunan yang diselesaikan?
Apa saja struktur yang dikerjakan?
Berapa volume dinding?
Berapa meter persegi lantai?
Berapa titik instalasi listrik?
Berapa kamar mandi?
Berapa meter saluran?
Jenis atapnya apa?
Spesifikasi kusennya apa?
Bagian mana yang dibayar lumsum?
Bagian mana yang dibayar berdasarkan volume aktual?
Dokumen uraian singkat yang tersedia belum menjawab itu.
Dokumen itu hanya menyebut kelompok besar pekerjaan.
Tidak ada volume.
Tidak ada luas.
Tidak ada nilai per item.
Tidak ada penjelasan kondisi fisik tahap sebelumnya.
Padahal nama paketnya memakai kata “lanjutan”.
Lanjutan dari pekerjaan tahun berapa?
Nilai tahap sebelumnya berapa?
Kontraktor sebelumnya siapa?
Progres fisik yang sudah selesai berapa persen?
Apa yang belum selesai?
Apakah ada hasil audit teknis sebelum bangunan lama dilanjutkan?
Belum terlihat dalam data yang diberikan.
Kata “lanjutan” akhirnya justru melahirkan pertanyaan lanjutan.
CV Deha Paling Rendah Sementara
| Peserta | Harga Penawaran | Di bawah HPS |
|---|---|---|
| CV Deha | Rp5.190.918.142,41 | Rp274.258.857,59 |
| CV Dua Belasputra | Rp5.323.560.000 | Rp141.617.000 |
| CV Bungo Mitra Mandiri | Rp5.378.470.458,47 | Rp86.706.541,53 |
CV Deha menawarkan harga sekitar 5,02 persen di bawah HPS.
CV Dua Belasputra turun sekitar 2,59 persen.
CV Bungo Mitra Mandiri turun sekitar 1,59 persen.
Selisih CV Deha dengan CV Dua Belasputra mencapai Rp132.641.857,59.
Selisih CV Deha dengan CV Bungo Mitra Mandiri mencapai Rp187.552.316,06.
Secara harga, CV Deha terlihat paling agresif.
Tetapi agresif di angka harus dibuktikan realistis di lapangan.
Apakah harga Rp5,19 miliar cukup untuk menyelesaikan struktur, arsitektur, dinding, lantai, kusen, atap, plafon, listrik, kamar mandi, saluran, dan finishing?
Apakah seluruh material tetap sesuai spesifikasi?
Apakah upah tenaga kerja cukup?
Apakah kontraktor memiliki arus kas?
Apakah personel teknis tersedia?
Apakah pekerjaan bisa selesai tepat waktu?
Pertanyaan itu harus diuji Pokja.
Jangan sampai harga terlihat murah di tender, tetapi menjadi mahal saat pekerjaan terlambat, volume berkurang, mutu turun, atau bangunan tidak segera berfungsi.
Peserta Ramai, Harga Sepi
Dari 25 peserta, baru tiga harga yang tampak.
Itu berarti harga baru terlihat pada 12 persen peserta.
Sebanyak 88 persen lainnya belum tampak menawar dalam data yang tersedia.
| Status | Jumlah | Proporsi |
|---|---|---|
| Total peserta | 25 | 100% |
| Harga terlihat | 3 | 12% |
| Belum tampak harga | 22 | 88% |
Belum tampaknya harga tidak boleh langsung diartikan bahwa 22 perusahaan tersebut tidak mengajukan penawaran.
Bisa saja mereka hanya mendaftar.
Bisa saja tidak mengunggah dokumen.
Bisa saja gugur.
Bisa saja datanya belum terbuka pada tahap tersebut.
Namun setelah tender selesai nanti, Pokja seharusnya menjelaskan status masing-masing peserta.
Tender jangan hanya ramai di halaman daftar.
Kompetisi yang nyata harus terlihat pada dokumen, harga, evaluasi, dan alasan kelulusan atau kegagalan.
Daftar Lengkap 25 Peserta
| No | Nama Peserta | Harga/Status |
|---|---|---|
| 1 | CV Deha | Rp5.190.918.142,41 |
| 2 | CV Dua Belasputra | Rp5.323.560.000 |
| 3 | CV Bungo Mitra Mandiri | Rp5.378.470.458,47 |
| 4 | CV Dua Putra | Belum tampak |
| 5 | CV Tata Karya Pratama | Belum tampak |
| 6 | Kurnia Dua Project | Belum tampak |
| 7 | CV Dita Kontraktor | Belum tampak |
| 8 | Jenssen Natama Abadi | Belum tampak |
| 9 | CV Gajah Muda Sriwijaya | Belum tampak |
| 10 | CV Tamacho Building Construction | Belum tampak |
| 11 | CV Laksana Sungai Muruh | Belum tampak |
| 12 | CV Fatmawati Jaya Mandiri | Belum tampak |
| 13 | CV Famili Pembangunan | Belum tampak |
| 14 | CV Wahana Mitra Abadi | Belum tampak |
| 15 | CV Mitra Dua Sahabat Jambi | Belum tampak |
| 16 | CV Daeng Siginjai 9 | Belum tampak |
| 17 | CV Sutan Pasisie | Belum tampak |
| 18 | CV Beringin Cipta Infrastruktur | Belum tampak |
| 19 | CV Garda | Belum tampak |
| 20 | Gunung Sago Perkasa | Belum tampak |
| 21 | CV Tiang Karya Kontruksi | Belum tampak |
| 22 | CV Putra Linggo | Belum tampak |
| 23 | Tujuh Bintang Gemilang | Belum tampak |
| 24 | CV Canang Jaya | Belum tampak |
| 25 | CV Purnama Jaya Konstruksi | Belum tampak |
Tiga penawar yang sudah terlihat berasal dari kelompok perusahaan yang memakai kode NPWP berbeda, tetapi data ini belum cukup untuk menyimpulkan hubungan kepemilikan, afiliasi, ataupun pola persaingan tertentu.
Yang bisa dipastikan hanya satu: dari 25 nama, baru tiga angka yang tampak.
Paket Usaha Kecil, Nilainya Rp5,46 Miliar
Tender ini menetapkan kualifikasi usaha kecil.
Nilainya Rp5,46 miliar.
Itu diperbolehkan sepanjang sesuai ketentuan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
Namun nilai sebesar ini bukan paket latihan.
Penyedia harus memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah, swasta, maupun sebagai subkontraktor.
Penyedia juga wajib memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket atau SKP.
Untuk usaha kecil yang baru berdiri kurang dari tiga tahun, pengecualian pengalaman hanya berlaku bagi paket sampai paling banyak Rp2,5 miliar.
Karena nilai proyek ini berada di atas Rp2,5 miliar, usaha kecil baru harus memiliki setidaknya satu pengalaman pada bidang yang sama.
| Persyaratan | Ketentuan | Relevansi |
|---|---|---|
| Pengalaman | Empat tahun terakhir | Wajib diuji |
| SKP | Harus cukup | Cegah beban berlebih |
| Usaha baru | Wajib pengalaman sejenis | Paket di atas Rp2,5 M |
| SBU | Maksimal satu untuk usaha kecil | Subklasifikasi belum tampak |
Masalahnya, ringkasan tender hanya menulis SBU: “sesuai dengan dokumen pemilihan”.
Untuk publik, kalimat itu tidak menjelaskan apa-apa.
Apakah SBU yang diminta Konstruksi Gedung Kesehatan BG005?
Apakah subklasifikasi bangunan gedung lain?
Apa KBLI-nya?
Apa persyaratan personel intinya?
Apa peralatan utamanya?
Semua itu mungkin tersedia dalam dokumen pemilihan.
Namun ringkasan publik yang serba umum membuat masyarakat sulit mengawasi sejak awal.
Transparansi tidak cukup dengan mengatakan: ada di dokumen lain.
Kontrak Campuran, Rincian Pembagian Tak Tampak
Jenis kontrak paket ini adalah Gabungan Lumsum dan Harga Satuan.
Kontrak campuran bukan masalah.
Namun pembagiannya harus jelas.
Bagian lumsum dibayar berdasarkan penyelesaian keluaran yang disepakati.
Bagian harga satuan dibayar berdasarkan volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan dan diukur.
Tanpa pembagian yang terang, potensi silang pendapat dapat muncul.
Misalnya:
- apakah pekerjaan struktur dibayar lumsum;
- apakah volume dinding dihitung ulang;
- apakah instalasi listrik berdasarkan titik;
- apakah saluran berdasarkan panjang aktual;
- apakah finishing dibayar sebagai satu paket;
- bagaimana pekerjaan tambah-kurang diperlakukan.
Dokumen ringkas yang tersedia tidak menunjukkan pembagian tersebut.
Padahal perbedaan cara pembayaran menentukan bagaimana pekerjaan diperiksa, diukur, dan dibayar.
Proyek Rumah Sakit, Bukan Gedung Serbaguna
Lingkup pekerjaan terdiri atas:
| Kelompok | Rincian | Sorotan |
|---|---|---|
| Pendahuluan | Persiapan proyek | Tidak dirinci |
| Struktur | Pekerjaan struktur | Volume tidak tampak |
| Arsitektur | Dinding, lantai, kusen | Spesifikasi tidak tampak |
| Utilitas | Listrik dan saluran | Titik/volume tidak tampak |
| Penutup | Atap dan plafon | Material tidak tampak |
| Finishing | Pekerjaan akhir | Detail tidak tampak |
Ini rumah sakit.
Bukan gedung pertemuan.
Bukan ruko.
Bukan gudang.
Poliklinik berkaitan dengan alur pasien.
Gedung manajemen berkaitan dengan pelayanan administrasi.
Gedung penunjang berkaitan dengan fungsi rumah sakit secara keseluruhan.
Instalasi listrik harus aman.
Kamar mandi harus layak.
Saluran harus berfungsi.
Atap tidak boleh bocor.
Plafon tidak boleh jatuh.
Lantai tidak boleh licin.
Ruang harus nyaman bagi pasien, tenaga kesehatan, penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
Karena itu, tender ini tidak boleh berhenti pada siapa yang paling murah.
Yang dibutuhkan adalah siapa yang paling mampu menyelesaikan bangunan sampai benar-benar berfungsi.
Pemerintah menyebut proyek ini pembangunan lanjutan.
Namun data yang tersedia belum menjawab:
| Pertanyaan | Data tersedia | Status |
|---|---|---|
| Nilai tahap sebelumnya | Tidak terlihat | Perlu dibuka |
| Kontraktor sebelumnya | Tidak terlihat | Perlu dibuka |
| Progres lama | Tidak terlihat | Perlu dibuka |
| Kondisi struktur | Tidak terlihat | Perlu audit teknis |
| Target fungsi 2026 | Tidak terlihat | Perlu dijelaskan |
| Kekurangan setelah 2026 | Tidak terlihat | Perlu dijelaskan |
Ini penting.
Proyek lanjutan sering kali menjadi proyek yang sulit dibaca secara utuh karena anggarannya terpecah per tahun.
Tahun pertama fondasi.
Tahun kedua struktur.
Tahun ketiga arsitektur.
Tahun keempat utilitas.
Tahun berikutnya alat.
Lalu warga terus menunggu kapan gedung digunakan.
Jika pemerintah tidak membuka peta besar pembangunan, publik hanya melihat potongan kontrak.
Miliaran rupiah bergerak.
Tetapi tanggal operasional tetap kabur.
Warga Kuamang Kuning, Hendri Saputra meminta pemerintah tidak hanya mengumumkan nilai tender.
“Yang masyarakat ingin tahu itu kapan polikliniknya selesai dan dipakai. Kalau disebut proyek lanjutan, jelaskan sudah berapa kali dianggarkan dan apa yang selesai tahun ini,” ujarnya.
Warga Pelepat Ilir, Rina Marlina menyoroti tipisnya selisih pagu dan HPS.
“Proyek Rp5,46 miliar, tetapi HPS hanya turun Rp1,4 juta dari pagu. Wajar kalau warga bertanya bagaimana hitungannya. Pemerintah harus berani membuka rincian,” katanya.
Warga Bungo, Dedi Kurniawan menilai 22 peserta tanpa harga yang terlihat perlu dijelaskan setelah evaluasi selesai.
“Pesertanya 25, yang terlihat menawar baru tiga. Jangan sampai jumlah peserta hanya ramai di daftar. Setelah tender selesai, alasan peserta gugur harus terbuka,” ujarnya.
Warga lainnya, Nur Aini berharap pemerintah tidak mengejar pembangunan fisik semata.
“Gedung rumah sakit itu harus langsung terasa manfaatnya. Jangan bangun bertahun-tahun, tetapi pasien tetap harus jauh mencari layanan,” katanya.(*)
