Proyek Infrastruktur Jambi

Proyek rekonstruksi/peningkatan struktur Jalan Lubuk Kepayang – Kasang Melintang Kecamatan Pauh (lanjutan) senilai Rp3,56 miliar akhirnya dimenangkan PT Nirwana Tirta Abadi. Dari 25 peserta tender yang terdaftar, hanya dua yang benar-benar mengajukan penawaran.

Paket pekerjaan ini berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2025 dengan sumber dana APBD. Nilai pagu proyek tercatat Rp3.579.918.600 dengan HPS Rp3.579.918.000.

PT Belimbing Sriwijaya, dikenal sebagai kontraktor tersohor di Provinsi Jambi. Perusahaan ini kerap mengerjakan proyek-proyek bernilai jumbo, mulai dari rumah sakit, rusunawa, pedestrian, hingga polder banjir. Rekam jejaknya diwarnai berbagai masalah, pernah diblacklist LKPP, dan proyek jalannya Rp 15,7 miliar menjadi temuan audit BPK RI 2025. Berikut profil lengkap PT Belimbing Sriwijaya.

***

JAMBI – Proyek pembangunan jalan tol di Provinsi Jambi terus menunjukkan kemajuan pesat. Dengan progres yang signifikan, Jambi kini semakin setara dengan provinsi lain dalam pengembangan infrastruktur transportasi jalan tol.

Sejumlah wilayah yang dilintasi jalan tol ini mencakup Tempino, Muaro Sebapo, Sungai Bertam, Ness, hingga Pijoan. Beberapa seksi jalan tol telah selesai dan dapat dilalui, sementara beberapa bagian lainnya masih dalam tahap percepatan pembangunan.

Bandara Depati Parbo Kerinci dalam sorotan dengan proyek pengembangan senilai Rp 24 miliar. Klarifikasi dari pihak bandara dan kontraktor menyoroti pentingnya pembangunan untuk kemajuan ekonomi dan pariwisata daerah.

***

Elviana, anggota DPD RI dapil Jambi, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit investigasi terkait polemik dan masalah di proyek Bandara Depati Parbo Kerinci. Senator senior itu juga meminta Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK) turun gunung. Masyarakat Kerinci berharap proyek senilai Rp 24 miliar ini dapat membawa manfaat tanpa masalah.

***

Proyek perbaikan tebing jalan di Bukit Tiung, Bangko, tampaknya tidak berjalan mulus. Warga mulai curiga. Mereka mempertanyakan proyek yang dianggap tidak sesuai prosedur. Sorotan utama warga adalah absennya papan nama proyek.

"Proyek besar kok tidak ada papan proyek,"ujar Rahman, salah seorang warga.

Reformasi dan otonomi daerah menekankan pentingnya transparansi. Semua elemen masyarakat diharapkan terlibat dalam mengawasi proyek pemerintah. Tujuannya jelas: mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).