SPPD Fiktif

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2025 membongkar borok lama yang tak kunjung sembuh, perjalanan dinas fiktif. Kali ini menimpa Sekretariat DPRD Kabupaten Batanghari.

Realisasi belanja perjalanan dinas di DPRD Batanghari tahun lalu menyentuh angka Rp 45,25 miliar dari total pagu Rp 50,13 miliar. Dari jumlah itu, Rp 24,64 miliar terserap hanya untuk perjalanan dinas Sekretariat DPRD. BPK pun melakukan uji petik. Hasilnya, mengejutkan dan memalukan.

JAMBI — Penyidikan kasus dugaan Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif di lingkungan DPRD Provinsi Jambi periode 2019–2024 terus bergulir. Hingga kini, Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Jambi telah memeriksa total 23 saksi terkait kasus ini.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution, mengatakan saksi-saksi yang diperiksa terdiri dari 11 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019–2024 serta 12 staf Sekretariat DPRD.