Tipikor Polda Jambi

Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Pokja pemilihan resmi menetapkan CV Mulia Ardhana sebagai pemenang tender proyek Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Simpang Margoyoso – Batas Tebo.

Proyek ini merupakan salah satu proyek infrastruktur penting yang bersumber dari APBD 2025 di dinas PU Kabupaten Merangin. Nilai pagu proyek ini mencapai Rp 4.145.387.000. Dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp 3.954.874.000.

Di tengah berkembangnya keresahan sebagian warga soal aktivitas pembangunan fasilitas pendukung batu bara di kawasan Aur Kenali, PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) akhirnya memberikan penjelasan.

Pihak perusahaan menyatakan seluruh kegiatan mereka telah mengacu pada dokumen Amdal dan mendapat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari Kementerian ATR/BPN.

“Semua kegiatan kami sudah sesuai dengan perizinan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Ibnu Ziyadi, Humas PT SAS.

Nama CV Wakuda Bangun Jaya mendadak jadi perbincangan di internal kontraktor. Masalahnya, dalam waktu yang nyaris bersamaan, perusahaan ini sukses menyabet dua paket besar. Satu di Kabupaten Merangin, satu lagi di Kota Jambi. Nilai total paket proyeknya lebih dari Rp 15 miliar.

Di satu sisi, capaian ini mencerminkan kapabilitas teknis yang mumpuni. Di sisi lain, konsistensi kemenangan beruntun dalam skema sistem gugur yang ketat ini mengundang rasa ingin tahu yang besar, siapa di balik CV Wakuda Bangun Jaya?

Dua paket proyek layanan kesehatan di Kabupaten Bungo saat ini tengah menjadi bahan diskusi di kalangan publik dan pegiat transparansi pengadaan. Adalah proyek Puskesmas Air Gemuruh dan Puskesmas Tanah Tumbuh, yang anggaran keduanya dikelola Dinas Kesehatan Bungo.

Perbincangan hangat dan sorotan publik mengarag pada CV Rizki. Apa masalahnya?

Bagi para pemburu rente, inilah saatnya anda memasang radar dan membaca peluang. Sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Jambi kini serentak membuka tender proyek pembangunan dan renovasi fasilitas rumah sakit. Nilai proyeknya bervariasi, mulai dari Rp 2 miliar hingga hampir Rp 9 miliar.

Tender-tender ini tersebar di Sarolangun, Muaro Jambi, Batanghari, hingga Kota Jambi. Seluruhnya didanai dari APBD 2025. Skemanya dengan sistem tender umum berbasis Harga Terendah dan Sistem Gugur.

JAMBI — Penyidikan kasus dugaan Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif di lingkungan DPRD Provinsi Jambi periode 2019–2024 terus bergulir. Hingga kini, Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Jambi telah memeriksa total 23 saksi terkait kasus ini.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution, mengatakan saksi-saksi yang diperiksa terdiri dari 11 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019–2024 serta 12 staf Sekretariat DPRD.

Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi, menaikkan status dugaan korupsi Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2019-2024, inisial P ke tahap penyidikan.

Diketahui, yang bersangkutan diduga melakukan tidak pidana korupsi terkait SPJ Fiktif.

Wadir Reskrimsus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia mengatakan pihaknya baru saja menaikan kasus tersebut dari penyelidikan ke Penyidikan.