Aset Pemkot Jambi

PSU Sejak 2011 Belum Tuntas, Perumahan Baru di Kota Jambi Tambah Tunggakan 27 Hektare

Jambi - Persoalan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan di Kota Jambi ternyata bukan semata warisan lama. Saat PSU sejumlah perumahan sejak 2011 belum sepenuhnya tuntas, perumahan yang dibangun pada 2023 dan 2024 juga ikut masuk daftar PSU yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah.

Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Jambi mencatat, PSU perumahan tahun 2011 yang belum diserahkan mencapai sekitar 30 lokasi dengan luas 66.976 meter persegi.

Hasil Pemetaan DPRKP Kota Jambi: 550 Ribu Meter Persegi PSU Perumahan Sunderland Belum Masuk Aset Daerah, BPN Kota Jambi Didesak Percepat Sertifikasi

Jambi - Persoalan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Jambi ternyata terkonsentrasi pada sejumlah kawasan tertentu.

Dari total 1.279.507 meter persegi PSU yang belum diserahkan hingga akhir 2025, satu nama mencolok, yakni Perumahan Sunderland.

PSU Sunderland yang belum diserahkan tercatat mencapai 550.135 meter persegi atau sekitar 55,01 hektare.

Jika dibandingkan dengan keseluruhan PSU yang masih menggantung di Kota Jambi, Sunderland sendiri menyumbang sekitar 43 persen.

BPK RI Bongkar Pengembang Perumahan Bandel di Kota Jambi: 298 PSU Tak Diserahkan, 78 Abaikan Urusan Makam Bernilai Rp 170 Miliar

Sebanyak 197 kompleks ditinggalkan pengembang yang tidak lagi beroperasi, sejumlah pengembang menolak membayar kompensasi TPU, sementara Dinas Perkim dinilai lemah mendata, menagih, dan menuntaskan penyerahan aset.

JAMBI — Rumah telah berdiri, warga telah menempati, jalan dan saluran telah digunakan, tetapi tanggung jawab pengembang kepada pemerintah daerah justru tertinggal di belakang.

Wali Kota Maulana Janji Ukur Ulang, DPRD Marah Kasus Jamtos Buntu Setahun

Aroma ketidakberesan dalam pengelolaan aset Pemerintah Kota Jambi kian menyengat. Sudah lebih dari setahun, masalah aset Pemkot Jambi di area pusat perbelanjaan Jambi Town Square (Jamtos) tak kunjung menemui titik terang. DPRD Kota Jambi pun akhirnya 'naik pitam'.

Kritik keras dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian. Ia menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) yang dinilainya mandek total dalam menangani masalah ini.

Diprotes Warga! Jalan Umum yang Dibangun APBD Dipagari Jadi Milik Pribadi oleh Pengusaha Rokok

JAMBI – Warga RT 08, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kota Jambi, berang setelah seorang pengusaha rokok berinisial YF tiba-tiba menutup dan memagari jalan umum yang selama ini digunakan masyarakat. Jalan itu diduga merupakan aset Pemkot Jambi, yang bahkan telah dibangun dengan dana APBD dan skema PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat).