Djokas Siburian

Jambi - Kabar mengejutkan datang dari tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Jambi, PT Siginjai Sakti. Belum genap seumur jagung, kurang dari tiga bulan menjabat, Marsono dikabarkan meletakkan jabatannya sebagai Direktur Utama.

Padahal, Marsono baru saja dilantik oleh Wali Kota Jambi, Maulana, pada 28 Agustus 2025 lalu.

Saat dikonfirmasi, Marsono tak menampik kabar itu. Ia menegaskan bahwa surat pengunduran dirinya telah disampaikan langsung kepada Wali Kota Jambi selaku Kuasa Pemilik Saham (KPS).

Jambi - Kinerja jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Siginjai Sakti Kota Jambi mulai mendapat sorotan tajam dari legislatif.

DPRD Kota Jambi menilai BUMD tersebut seolah 'mati suri' karena tak menunjukkan aktivitas maupun program kerja apa pun sejak pelantikan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, mengaku geram melihat kondisi ini. Ia menyebut, direksi Siginjai Sakti sangat misterius karena tak pernah menjalin komunikasi, apalagi menyerahkan dokumen strategis seperti rencana kerja atau roadmap bisnis ke dewan.

Pemerintah Kota Jambi resmi 'berburu' nakhoda baru untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mayang. Seleksi terbuka untuk mengisi jajaran direksi periode 2026–2031 kini dibuka.

Kursi panas yang akan ditinggalkan Direktur Utama Dwike Riantara dan jajaran direksi periode 2021-2026  kini menjadi rebutan.   

Polemik aset Pemerintah Kota Jambi di kawasan Jambi Town Square (Jamtos) yang tak kunjung tuntas kembali 'memanas'. Setelah lebih dari satu tahun mandek tanpa kejelasan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Jambi turun gunung mendesak pemerintah segera menuntaskan persoalan ini.

IMM menilai, mandeknya penataan aset ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama soal keseriusan pemerintah dalam menjaga aset daerah. Mereka juga mewanti-wanti agar penyelesaian ini bersih dari embel-embel kepentingan politik.

Aroma ketidakberesan dalam pengelolaan aset Pemerintah Kota Jambi kian menyengat. Sudah lebih dari setahun, masalah aset Pemkot Jambi di area pusat perbelanjaan Jambi Town Square (Jamtos) tak kunjung menemui titik terang. DPRD Kota Jambi pun akhirnya 'naik pitam'.

Kritik keras dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian. Ia menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) yang dinilainya mandek total dalam menangani masalah ini.

JAMBI - Setelah sempat memanas, polemik pembatasan solar bersubsidi di Kota Jambi akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah kompromi dengan merilis aturan baru yang memberikan kuota harian bagi sejumlah angkutan, namun dengan pengawasan yang super ketat.

Meski disambut baik oleh aliansi sopir, kebijakan ini langsung dikritik keras oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang menilai pemerintah gagal memprediksi dampak sosial dan mengeluarkan surat edaran yang tergesa-gesa.

JAMBI – Komisi II DPRD Kota Jambi mengungkap dugaan penggunaan ilegal aset milik Pemerintah Kota Jambi oleh Jambi Town Square (Jamtos) setelah melakukan inspeksi langsung ke lokasi pusat perbelanjaan tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, menegaskan bahwa terdapat aset Pemkot Jambi yang digunakan tanpa kejelasan status, terutama di area parkir mal. Hingga kini, belum ada perjanjian sewa atau ganti rugi yang jelas antara Pemkot dan pihak Jamtos.