Djokas Siburian

Polemik aset Pemerintah Kota Jambi di kawasan Jambi Town Square (Jamtos) yang tak kunjung tuntas kembali 'memanas'. Setelah lebih dari satu tahun mandek tanpa kejelasan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Jambi turun gunung mendesak pemerintah segera menuntaskan persoalan ini.

IMM menilai, mandeknya penataan aset ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama soal keseriusan pemerintah dalam menjaga aset daerah. Mereka juga mewanti-wanti agar penyelesaian ini bersih dari embel-embel kepentingan politik.

Aroma ketidakberesan dalam pengelolaan aset Pemerintah Kota Jambi kian menyengat. Sudah lebih dari setahun, masalah aset Pemkot Jambi di area pusat perbelanjaan Jambi Town Square (Jamtos) tak kunjung menemui titik terang. DPRD Kota Jambi pun akhirnya 'naik pitam'.

Kritik keras dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian. Ia menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) yang dinilainya mandek total dalam menangani masalah ini.

JAMBI - Setelah sempat memanas, polemik pembatasan solar bersubsidi di Kota Jambi akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah kompromi dengan merilis aturan baru yang memberikan kuota harian bagi sejumlah angkutan, namun dengan pengawasan yang super ketat.

Meski disambut baik oleh aliansi sopir, kebijakan ini langsung dikritik keras oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang menilai pemerintah gagal memprediksi dampak sosial dan mengeluarkan surat edaran yang tergesa-gesa.

JAMBI – Komisi II DPRD Kota Jambi mengungkap dugaan penggunaan ilegal aset milik Pemerintah Kota Jambi oleh Jambi Town Square (Jamtos) setelah melakukan inspeksi langsung ke lokasi pusat perbelanjaan tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, menegaskan bahwa terdapat aset Pemkot Jambi yang digunakan tanpa kejelasan status, terutama di area parkir mal. Hingga kini, belum ada perjanjian sewa atau ganti rugi yang jelas antara Pemkot dan pihak Jamtos.