TAPD Batang Hari

Muara Bulian — BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi menyoroti perencanaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD Pemkab Batang Hari Tahun 2025 yang dinilai belum menggunakan perhitungan rasional. Temuan itu masuk dalam LHP BPK pada bagian “Perencanaan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2025 Belum Memperhatikan Potensi Pendapatan dan Kemampuan Keuangan Daerah”.

BPK mencatat, anggaran Pendapatan Daerah Batang Hari Tahun 2025 ditetapkan Rp1.612.329.332.470,50, sementara realisasinya Rp1.452.710.330.205,91 atau 90,10 persen.

MUARA BULIAN — Pajaknya dipungut.

Retribusinya diterima.

Hak desa dihitung.

Daftarnya disusun.

Anggarannya bahkan sempat dimasukkan ke APBD.

Namun uangnya tidak mengalir ke kas desa.

BPK RI menemukan Pemerintah Kabupaten Batang Hari tidak merealisasikan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa selama tiga tahun berturut-turut: 2023, 2024, dan 2025.

Totalnya mencapai Rp13.633.436.783,34.

Tahun 2023, hak desa yang belum disalurkan mencapai Rp4.690.697.726,40.