berita Batang Hari hari ini

MUARA BULIAN — Pajaknya dipungut.

Retribusinya diterima.

Hak desa dihitung.

Daftarnya disusun.

Anggarannya bahkan sempat dimasukkan ke APBD.

Namun uangnya tidak mengalir ke kas desa.

BPK RI menemukan Pemerintah Kabupaten Batang Hari tidak merealisasikan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa selama tiga tahun berturut-turut: 2023, 2024, dan 2025.

Totalnya mencapai Rp13.633.436.783,34.

Tahun 2023, hak desa yang belum disalurkan mencapai Rp4.690.697.726,40.

Ada cerita kecil dari ruang belajar anak-anak TK/PAUD di Batang Hari. Kecil secara ukuran. Tapi besar secara anggaran. BPK RI menemukan pengadaan mebel siswa TK/PAUD pada Disdikbud Batang Hari senilai Rp2.210.017.500 tidak seluruhnya sesuai spesifikasi. Nilai kelebihan pembayaran yang dihitung BPK mencapai Rp97.376.850.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi memeriksa kepatuhan pengelolaan belanja operasi dan belanja modal Tahun Anggaran 2025 sampai 30 November 2025 pada Pemkab Batang Hari. Pemeriksaan itu tertuang dalam LHP tertanggal 12 Februari 2026.

BATANG HARI — Mega proyek Lanjutan Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang Hari Tahap 2 kembali masuk radar audit BPK RI.

Proyek bernilai pagu Rp21.125.621.723 itu dikerjakan oleh PT Selaras Restu Abadi pada Tahun Anggaran 2025.

Dalam hasil audit BPK RI tahun 2026 yang baru dirilis, paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Kabupaten Batang Hari disebut mengalami keterlambatan penyelesaian.

Masalahnya bukan hanya molor.