JAMBI – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana untuk delapan gugatan terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Jambi. Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Saldi Isra, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani ini beragendakan pemeriksaan pendahuluan, di mana para pemohon memaparkan pokok permohonan beserta alat bukti mereka.
Jambi – Dinamika demokrasi di Provinsi Jambi kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) merilis Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 3 Januari 2024 lalu. Sebanyak delapan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dari enam daerah di Jambi, yakni Sarolangun, Kerinci, Muaro Jambi, Merangin, Bungo, dan Kota Sungai Penuh, resmi teregistrasi untuk diproses lebih lanjut.
Sarolangun – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun hingga kini belum dapat menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun 2024. Proses penetapan terhambat oleh sengketa hukum yang diajukan oleh salah satu pasangan calon (Paslon) dalam Pilkada, yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
KERINCI – Sengketa hasil Pilkada Kerinci 2024 memasuki babak baru setelah tiga pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati, yakni Dery Mulyadi-Aswanto (nomor urut 4), Darmadi-Darifus (nomor urut 1), dan Tafyani Kasim-Ezi Kurniawan (nomor urut 2), secara resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut ditujukan untuk mempersoalkan hasil rekapitulasi suara yang dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Dr Jafar Ahmad
Analisis dan Pengamat Politik Idea Institute Indonesia