Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi 'mengetok palu' terkait polemik rangkap jabatan aparat. Dalam putusan terbarunya, MK menegaskan polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil.

Putusan ini mengabulkan permohonan para pemohon yang menggugat penjelasan Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Dalam amar putusannya yang dibacakan pada hari Kamis (13/11/2025), MK menyatakan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam penjelasan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

SUNGAI PENUH – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa hasil Pilkada Kota Sungai Penuh yang diajukan oleh pasangan Ahmadi Zubir – Feri Satria. Dalam sidang pengucapan putusan yang digelar pada Selasa (4/2/2025), hakim MK Asrul Sani didampingi Suhartoyo menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil, serta dianggap kabur dan tidak jelas.

Putusan ini sekaligus menguatkan hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Sungai Penuh, yang memenangkan pasangan Alfin – Azhar Hamzah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

JAMBI – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana untuk delapan gugatan terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Jambi. Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Saldi Isra, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani ini beragendakan pemeriksaan pendahuluan, di mana para pemohon memaparkan pokok permohonan beserta alat bukti mereka.

Jambi – Dinamika demokrasi di Provinsi Jambi kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) merilis Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 3 Januari 2024 lalu. Sebanyak delapan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dari enam daerah di Jambi, yakni Sarolangun, Kerinci, Muaro Jambi, Merangin, Bungo, dan Kota Sungai Penuh, resmi teregistrasi untuk diproses lebih lanjut.

Sarolangun – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun hingga kini belum dapat menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun 2024. Proses penetapan terhambat oleh sengketa hukum yang diajukan oleh salah satu pasangan calon (Paslon) dalam Pilkada, yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

KERINCI – Sengketa hasil Pilkada Kerinci 2024 memasuki babak baru setelah tiga pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati, yakni Dery Mulyadi-Aswanto (nomor urut 4), Darmadi-Darifus (nomor urut 1), dan Tafyani Kasim-Ezi Kurniawan (nomor urut 2), secara resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut ditujukan untuk mempersoalkan hasil rekapitulasi suara yang dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Dr Jafar Ahmad

Analisis dan Pengamat Politik Idea Institute Indonesia