TANJAB TIMUR – Aksi unjuk rasa besar-besaran terjadi di depan kantor PT Petrochina International Jabung Ltd, Kamis (30/1/2025). Massa Aliansi Pemuda Pejuang Tangguh Rakyat (PETA) Tanjung Jabung Timur menuntut transparansi, evaluasi perekrutan tenaga kerja, serta mengungkap dugaan korupsi Rp 60,04 miliar yang mencuat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Tak hanya itu, massa juga menyoroti jalur pipa minyak dan gas yang dinilai mengancam keselamatan warga. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk memastikan industri migas di Tanjab Timur tidak lagi menjadi ladang eksploitasi yang merugikan rakyat.
“Kami hadir di sini bukan untuk mencari popularitas, tetapi untuk kepentingan masyarakat Tanjab Timur! Jika tuntutan kami tidak diakomodir, maka langit Petrochina akan membara!” teriak Edy Saripudin, orator aksi, di tengah sorakan massa.
Salah satu sorotan utama dalam aksi ini adalah instalasi pipa minyak dan gas yang terbentang di atas tanah dan melintasi permukiman warga. Massa menilai, kondisi ini tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
“Pipa-pipa ini membentang melintasi desa dan area publik. Jika terjadi kebocoran atau ledakan, siapa yang bertanggung jawab? Apakah Petrochina peduli dengan nyawa masyarakat?” kata Edy.
Mereka menuntut agar pemasangan jalur pipa minyak dan gas dikaji ulang sesuai dengan Permen ESDM No 32 Tahun 2021, yang mengatur tentang standar keselamatan jalur distribusi migas.
“Kami tidak ingin tragedi ledakan pipa minyak terjadi di Tanjab Timur! Petrochina harus segera menyesuaikan instalasi dengan standar yang berlaku sebelum terjadi bencana,” tegasnya.
Massa juga menyerukan pemeriksaan terhadap PT Petrochina terkait dugaan korupsi sebesar Rp 60,04 miliar yang ditemukan dalam audit BPK RI.
Mereka menuntut Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kemungkinan adanya kongkalikong antara pihak perusahaan dengan oknum pejabat yang ikut bermain dalam kasus ini.
"Prabowo harus tegas! Kami butuh pemerintah yang berpihak pada rakyat, bukan membiarkan korporasi asing terus merampok sumber daya alam kita tanpa transparansi!” teriak massa.
Situasi sempat memanas ketika massa membakar ban bekas, memicu ketegangan dengan aparat kepolisian yang berjaga. Saling dorong antara demonstran dan aparat pun tak terhindarkan.
Namun, Kapolres Tanjab Timur, AKBP M Kuswicaksono, turun tangan untuk menenangkan situasi. Setelah suasana kondusif, aksi dilanjutkan dengan pembacaan fakta integritas, yang mereka minta untuk ditandatangani oleh perwakilan PT Petrochina.
Namun, pihak perusahaan menolak menandatangani dengan alasan perlu pembahasan lebih lanjut bersama Pemkab Tanjab Timur.
Massa mengajukan sembilan tuntutan, yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, serta Petrochina:
- Memeriksa dan menindak pihak PT Petrochina yang diduga terlibat korupsi Rp 60,04 miliar berdasarkan temuan BPK RI.
- Membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan korupsi dan kejahatan lingkungan oleh PT Petrochina.
- Mendesak PT Petrochina memprioritaskan tenaga kerja lokal dengan kuota minimal 25 persen.
- Mewajibkan Petrochina mengalokasikan 6 persen dari keuntungan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2023.
- Mengembangkan tenaga ahli lokal di sektor migas, agar masyarakat Tanjab Timur bisa lebih berperan dalam industri ini.
- Menuntut Petrochina melakukan pelestarian lingkungan akibat eksploitasi minyak bumi, yang berdampak pada ekosistem daerah.
- Mengkaji ulang jalur pipa minyak dan gas yang melintasi darat, sungai, dan rawa, sesuai Permen ESDM No 32 Tahun 2021.
- Memastikan seluruh jalur pipa yang berada di permukaan tanah segera direlokasi sesuai standar keamanan.
- Meminta transparansi penuh terkait penyaluran dana bagi hasil minyak dan gas bumi antara Petrochina dan pemerintah.
Hingga aksi berakhir, PT Petrochina belum memberikan tanggapan resmi. Mereka hanya menyatakan bahwa setiap kebijakan terkait tenaga kerja dan infrastruktur harus dibahas bersama pemerintah daerah.
Namun, massa PETA Tanjab Timur menegaskan bahwa ini baru awal.
"Kami tidak akan diam! Jika Petrochina dan pemerintah tidak memberikan jawaban dalam waktu dekat, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar. Ini adalah perjuangan untuk rakyat Tanjab Timur!" pungkas Edy Saripudin.
Aksi akhirnya dibubarkan dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Namun, tekanan terhadap PT Petrochina belum usai. Akankah Prabowo bertindak tegas? Atau akankah rakyat kembali menjadi korban ketidakadilan? Waktu yang akan menjawab. (***)
Add new comment