JAMBI – Wali Kota Jambi terpilih, Dr. Maulana, akhirnya buka suara terkait polemik izin Stockpile Batu Bara PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) di Aur Duri, Kota Jambi. Ia menegaskan akan mengikuti langkah tegas Pj Wali Kota Sri Purwaningsih, yang sebelumnya menolak izin PT SAS karena melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
"Alhamdulillah, ibu Wali sudah menjawab dan menjelaskan. Saya mengapresiasi langkah tegas yang telah diambil," ujar Maulana, menanggapi isu yang tengah panas di Kota Jambi.
Pernyataan ini sekaligus menjawab spekulasi publik, apakah Maulana akan bertahan pada keputusan Sri atau melunak di bawah tekanan pengusaha batu bara?
Jawabannya jelas: Stockpile tetap ditolak!
Pj Wali Kota Sri Tegas Tolak PT SAS, Maulana Lanjutkan Kebijakan
Seperti diketahui, Pj Wali Kota Sri Purwaningsih sebelumnya sudah menolak izin PT SAS, dengan alasan tidak sesuai RTRW.
"Sepanjang RTRW menyebutkan bahwa lokasi itu untuk pemukiman dan pertanian, maka tidak ada ruang untuk stockpile di sana," tegas Sri, dalam pertemuan di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Senin (10/02/2025).
Namun, meski sudah ditolak, PT SAS tetap berusaha mengajukan izin kembali. Publik pun mencurigai ada kepentingan besar di balik ngototnya perusahaan ini.
Kini, dengan Dr. Maulana yang akan dilantik sebagai Wali Kota Jambi pada 20 Februari 2025, sikapnya menjadi kunci apakah kebijakan ini akan tetap tegak atau berpotensi berubah.
Maulana memastikan akan tetap menolak izin stockpile tersebut.
"Keputusan Bu Pj Wali Kota tentu sudah melalui kajian dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terutama tentang RTRW kita di Jambi," tegas Maulana.
Masyarakat Aur duri dan sekitarnya yang sejak awal menolak keras stockpile PT SAS menyambut baik pernyataan Maulana. Namun, mereka tetap memantau dan mengawasi, agar tidak ada celah kompromi di kemudian hari.
Sebelumnya, warga menggelar aksi besar-besaran, bahkan sampai mendatangi gedung DPRD Provinsi Jambi pada Hari Jadi Provinsi Jambi ke-67, 6 Januari 2024.
Mereka khawatir jika izin diberikan, akan terjadi pencemaran udara akibat debu batu bara. Gangguan kesehatan, terutama penyakit pernapasan. Konflik lingkungan yang berkepanjangan
Koordinator aksi, Jamhuri, kala itu menegaskan masyarakat akan tetap mengawal kebijakan ini.
"Negara tak boleh kalah oleh kartel dan mafia! Jangan biarkan demokrasi tunduk pada oligarki, tolak stockpile!" serunya.
Pernyataan Maulana memang menenangkan warga. Namun, publik tetap mencermati perkembangan selanjutnya.
✔ Apakah ada kemungkinan PT SAS kembali mencari celah hukum untuk mendapatkan izin?
✔ Mungkinkah ada tekanan dari pihak-pihak tertentu yang membuat kebijakan ini berubah di kemudian hari?
Yang jelas, warga dan aktivis akan terus mengawal keputusan ini, agar Wali Kota terpilih tetap konsisten dan tidak tergoda kepentingan lain.(*)
Add new comment