Kasus Diskotik Helen’s Kian Panas, Ketua LAM Jambi HBA Ikut Bersuara: Dukung Penuh Penutupan Permanen!

JAMBI – Polemik keberadaan Helen’s Play Mart, diskotik yang beroperasi tanpa izin di dekat rumah dinas Gubernur Jambi, semakin panas. Kali ini, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus (HBA), ikut turun tangan menyoroti masalah itu.

Mantan Gubernur Jambi yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI itu mendukung penuh protes keras yang telah dilayangkan LAM Kota Jambi. Bahkan, HBA secara terbuka mengapresiasi sikap tegas Ketua LAM Kota Jambi, Aswan Hidayat, yang dinilainya peduli dan sensitif terhadap isu-isu sosial yang meresahkan masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada LAM Kota Jambi yang telah menyuarakan keresahan masyarakat. Ini memang sudah menjadi tugas kita untuk menjaga adat dan budaya di Jambi," ujar HBA, Sabtu (15/2/2025).

Sebelumnya, LAM Kota Jambi secara resmi mendesak Pemerintah Kota Jambi agar menutup permanen Helen’s Play Mart. Protes keras ini juga telah dibahas dalam hearing bersama DPRD Kota Jambi, yang dihadiri berbagai komunitas dan lembaga masyarakat.

Dalam pertemuan itu, semua pihak sepakat bahwa Helen’s Play Mart tidak boleh beroperasi kembali dan tidak diberikan izin resmi di masa mendatang.

"Kami di LAM Provinsi Jambi mendukung penuh langkah ini. Tidak ada alasan tempat hiburan malam yang melanggar aturan dibiarkan beroperasi. Apalagi saat ini umat muslim sebentar lagi menghadapi bulan suci ramadhan," tegas HBA.

LAM menilai keberadaan Helen’s Play Mart bukan hanya persoalan izin usaha, tetapi juga menyangkut nilai-nilai budaya dan moral masyarakat Jambi. Apalagi, lokasi diskotik ini berada di kawasan strategis dekat objek wisata Islami Jembatan Gentala Arasy dan masjid, yang seharusnya menjadi ikon budaya dan religius Jambi.

Tak hanya LAM, polemik Helen’s Play Mart juga memicu reaksi keras dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Jambi. KAMMI menilai, kasus ini menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh tempat hiburan malam di Jambi.

Menurut Ketua Kebijakan Publik KAMMI, Azizul Putra, lemahnya pengawasan dari Pemkot Jambi membuka celah bagi praktik ilegal di sektor hiburan malam.

"Tidak hanya Helen’s Play Mart, banyak tempat hiburan malam yang beroperasi di luar jam yang diizinkan, menjual minuman keras tanpa izin, dan menjadi sarang kriminalitas. Pemerintah harus tegas dalam menertibkan tempat-tempat semacam ini," ungkap Azizul.

KAMMI menegaskan bahwa Pemkot Jambi harus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap sektor hiburan malam agar tidak menimbulkan degradasi moral di kalangan pemuda.

Dengan semakin banyaknya tokoh dan lembaga yang bersuara, tekanan terhadap Pemkot Jambi untuk menutup Helen’s Play Mart semakin besar. Dukungan dari LAM Kota Jambi, LAM Provinsi Jambi, DPRD, dan organisasi mahasiswa menunjukkan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam terhadap praktik ilegal di sektor hiburan malam.

Kini, Publik menunggu langkah konkret dari Wali Kota Jambi terpilih, Dr Maulana, apakah akan benar-benar menutup Helen’s Play Mart secara permanen? Ataukah akan muncul kompromi dengan dalih investasi dan ekonomi?

Dengan dukungan penuh dari LAM Provinsi Jambi dan DPR RI, sepertinya ruang kompromi semakin kecil. Keputusan Pemkot Jambi dalam kasus ini akan menjadi tolak ukur komitmen mereka dalam menjaga ketertiban dan budaya di Jambi.

Seiring dengan semakin panasnya sorotan terhadap kasus ini, mata publik kini tertuju pada Wali Kota Jambi terpilih Dr Maulana, yang akan dilantik beberapa hari ke depan. Akankah mereka bertindak tegas atau justru berkompromi? Kita tunggu langkah selanjutnya!(*)