Fakta baru mencuat dari polemik proyek pengadaan sapi di Provinsi Jambi. Temuan tim Jambi Link, ternyata, proyek yang menuai kontroversi ini merupakan bagian dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Jambi. Artinya, program ini tak sekadar bantuan petani. Tapi juga melibatkan kepentingan politik anggota dewan.
Kini, anggota DPRD pemilik pokir dituntut bertanggung jawab atas masalah ini.
Jambi Link berupaya mengonfirmasi masalah ini kepada Rusmusdar, Kepala Dinas (Kadis) Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Namun, saat ditemui di kantornya di Jalan Lingkar Barat, seorang staf menyebut Kadis Rusmusdar tak berada di tempat.
"Bapak lagi ke Jakarta ikut pelantikan kepala daerah,"ujarnya.
Jambi Link baru memperoleh konfirmasi dari Rusmusdar via pesan Whatsapp, Jumat 21 Februari 2025, sekitar pukul 09.52. Rusmusdar tidak menjawab pertanyaan yang diajukan Jambi Link. Ia hanya bilang begini.
"Untuk penjelasannya, kami sudah minta pak Rusli Kabid Peternakan klarifikasi,"ujarnya.
Rusli Ishak, Kepala Bidang Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi, kepada Jambi Link memberikan penjelasan rinci.
Ia menjelaskan, proyek ini bukan tender. Melainkan menggunakan sistem e-katalog. Anggarannya mencapai Rp 5 miliar. Bukan Rp 4,8 Miliar, seperti pemberitaan sebelumnya. Pada proyek tahun 2023 itu, dialokasikan untuk pengadaan 393 ekor sapi.
Tujuh penyedia atau kontraktor ditunjuk untuk mendistribusikan sapi ke empat kabupaten. Tapi Rusli tak menjelaskan secara rinci bagaimana proses seleksi kontraktor dilakukan.
Berapa ekor masing-masing didapat kelompok tani?
"Bervariasi. Ada yang lima, ada yang enam dan ada yang tujuh ekor,"ujarnya.
Kami berupaya menggali mengapa terdapat variasi jumlah penerima?
Rusli lalu membeberkan sesuatu yang mengejutkan. Rusli blak-blakan mengungkapkan bahwa jumlah sapi yang diterima setiap kelompok bervariasi karena proyek ini berbasis pokir DPRD.
"Karena ini pokir dewan, jadi disesuaikan dengan permintaan dewan," ujar Rusli.
Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa proyek pengadaan sapi lebih bernuansa kepentingan politik ketimbang kesejahteraan petani.
Sebelumnya, banyak sapi dilaporkan mati dalam waktu singkat setelah diserahkan ke kelompok tani.
“Sapi-sapi ini diduga memang sengaja disuplai dengan kualitas rendah. Ini jelas permainan jahat, di mana keuntungan besar diambil dengan cara menekan kualitas. Akibatnya, kelompok tani yang harusnya mendapat manfaat justru menderita,” ujar Dian Saputra.
Dian menjelaskan, proyek yang menjadi sorotan ini mencakup pengadaan sapi untuk empat kabupaten di Jambi. Rinciannya sebagai berikut :
✔ Kabupaten Merangin – Rp 1,1 miliar
✔ Kabupaten Tebo – Rp 1,4 miliar
✔ Kabupaten Muaro Jambi – Rp 1 miliar
✔ Kabupaten Tanjab Barat – Rp 1,3 miliar
Namun, fakta di lapangan mengejutkan. Dian sampai geleng-geleng kepala dibuatnya.
“Kami menemukan sapi-sapi yang mati hanya dalam waktu 12 hari setelah diserahkan. Bahkan di Merangin, setelah beberapa bulan, masih ada laporan kematian sapi berturut-turut. Kalau sapi sehat, seharusnya tidak mati secepat itu!” tegas Dian.
Dia menjelaskan, dalam kontrak, pihak penyedia wajib menyerahkan sapi dalam kondisi sehat, berkualitas, dan layak untuk dikembangkan. Namun, dengan kejadian seperti ini, Dian pun mempertanyakan posisi dokter hewan yang seharusnya bertugas memeriksa kesehatan sapi.
"Seharusnya ada pemeriksaan ketat oleh dokter hewan. Apa dokter hewannya hanya formalitas?. Kalau sudah mati, siapa yang bertanggung jawab? Uang negara terbuang, rakyat jadi korban," tambahnya.(*)
Add new comment