JAMBI – Program Optimasi Lahan Rawa 2025 di Provinsi Jambi resmi berjalan dengan total anggaran mencapai Rp 31,6 miliar untuk luas lahan 7.023 hektare. Proyek yang diklaim sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional ini awalnya direncanakan untuk 20.000 hektare, namun akhirnya terus menyusut hingga hanya tersisa 7.023 hektare.
Namun, yang menjadi sorotan adalah tiga kabupaten—Merangin, Muaro Jambi, dan Sarolangun—tidak mendapatkan alokasi sama sekali. Publik kini mempertanyakan: Apakah ada masalah dalam proyek sebelumnya yang menyebabkan tiga wilayah ini dihapus dari daftar penerima?
📍 Total proyek: Rp 31,6 miliar
📍 Nilai per hektare: Rp 4,5 juta
Sebaran anggaran untuk masing-masing daerah:
🔹 Sungai Penuh – 600 hektare (Rp 2,7 miliar)
🔹 Kerinci – 381 hektare (Rp 1,71 miliar)
🔹 Bungo – 504 hektare (Rp 2,26 miliar)
🔹 Tebo – 780 hektare (Rp 3,51 miliar)
🔹 Batanghari – 1.320 hektare (Rp 5,94 miliar)
🔹 Tanjab Barat – 2.000 hektare (Rp 9 miliar)
🔹 Tanjab Timur – 1.438 hektare (Rp 6,47 miliar)
Dari angka tersebut, dua daerah mendapat porsi terbesar:
➡️ Tanjab Barat – Rp 9 miliar
➡️ Tanjab Timur – Rp 6,47 miliar
Sedangkan tiga kabupaten yang tidak mendapat alokasi sama sekali adalah Merangin, Muaro Jambi, dan Sarolangun.
Tahun sebelumnya, proyek ini ditangani oleh Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU Jambi, sementara anggarannya berada di Dinas TPHP. Publik mempertanyakan apakah proyek optimasi lahan rawa di tiga kabupaten ini mengalami kendala atau bahkan bermasalah, sehingga tidak lagi mendapatkan alokasi.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas TPHP Provinsi Jambi, Rumusdar, mengklaim bahwa pengurangan luas lahan ini karena efisiensi anggaran, bukan karena adanya masalah. Namun, alasan ini tidak cukup menjelaskan mengapa tiga kabupaten ini justru dicoret sepenuhnya.
Jika pengurangan alokasi memang hanya karena efisiensi, seharusnya distribusi dilakukan secara merata di seluruh kabupaten/kota, bukan malah ada daerah yang tidak mendapatkan sama sekali!
Dengan nilai proyek sebesar Rp 31,6 miliar, jangan sampai program ini hanya menjadi "ajang proyek" tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.(*)
Add new comment