Di saat banyak warga Sarolangun bergelut dengan beragam masalah, mulai dari banjir, jalan rusak, dan layanan publik seadanya, rumah dinas para pimpinan DPRD justru dibangun senyap menjadi lebih nyaman—bahkan nyaris mewah. Dari karpet ambal ratusan juta, tempat tidur mahal, hingga studio video dan gazebo pribadi, rumah jabatan yang dibiayai APBD 2025 itu disulap menjadi istana kecil, bukan untuk rakyat, tapi untuk para wakilnya.
Kini, setelah data-data proyek pengadaan itu terungkap ke publik, kemarahan meledak di media sosial. Netizen Sarolangun merespons dengan nada getir, sindiran tajam, dan satire yang mengiris. Dari komentar sederhana hingga kritik sarkastik, suara warga menggema lebih nyaring daripada pengeras suara gedung dewan.
Komentar dari Afrizal Idris, warga yang aktif di Facebook, viral karena lugas dan menyentil:
“Mantap… sementaro masyarakat kebanjiran…”
Kalimatnya singkat, tapi memuat ledakan frustrasi yang lebih keras dari suara palu renovasi pendopo rumah dinas Ketua DPRD. Kontras itu sangat nyata: rakyat tergenang, sementara wakilnya menikmati kenyamanan dengan dana rakyat.
Akun Syaipul Bahri menambahkan dalam nada getir:
“Ngeri kenyang…”
Komentar lain justru menelanjangi kesenjangan ini secara telak, seperti dari akun Hadreell Walid.
“Masyarakat sengsara, wakilnyo poya-poya.”
Pekan lalu, JambiLink mengungkap bahwa lebih dari Rp 2 miliar APBD 2025 digunakan hanya untuk merenovasi rumah dinas pimpinan DPRD Sarolangun, termasuk:
- Karpet ambal: Rp149 juta
- Tempat tidur: Rp187 juta
- Meubeler: Rp193 juta
- Studio video & film: Rp184 juta
- Gazebo, pendingin ruangan, hingga alat rumah tangga
Semuanya dilakukan melalui pengadaan langsung, tanpa tender terbuka, dipecah ke dalam puluhan paket bernilai di bawah Rp200 juta. Split anggaran ini legal di atas kertas, tapi memantik kritik tajam dari sisi etika dan moral publik.
Kini, kritik itu bukan hanya dari pengamat, tapi dari rakyat yang membayar pajak—dan merasa dihina. Komentar akun SAN EKSTRA tak kalah tajam.
“Ngapo dak jadikan hotel mewah bae, om…”
Sementara akun lain mempertanyakan keberadaan barang lama yang diganti.
“Bisa jadi barang yang lama sudah rusak atau hilang…”
Di tengah persoalan banjir, jalan rusak, dan harga sembako yang kian mencekik, proyek-proyek bernuansa kemewahan di rumah dinas para wakil rakyat ini muncul seperti tamparan publik yang tidak minta maaf.
Akun Andislow berkomentar dengan nada realistis namun penuh tekanan.
“Jalan rakyat ko yang dipikirkan kan?”
Dan Julians, dalam unggahan yang menyita perhatian, mencurahkan unek-unek yang terasa mewakili banyak orang.
“Enak perbaiki jalan, Pak oi. Kami ko makan debu di jalan. Bayar pajak setiap tahun. Pajak kendaraan bayar terus. Ga bayar, keno tilang. Tapi jalan dak pantas, banyak debu dan lobang. Apo kami nanam sawit be pak di jalan berlobang?”
Komentar ini bukan hanya kritik, tapi potret kesenjangan antara pajak yang dibayar rakyat dan kenyamanan yang dinikmati wakil mereka.
Ada juga komentar satire yang menggambarkan titik frustrasi yang, seakan telah melampaui batas.
“DPRD Sarolangun mantapnyo. Lanjutkan. Tidak usah dengarkan masyarakat. Masyarakat lapar, kebanjiran, atau jalan hancur tidak usah dipedulikan.”
Ini bukan lelucon. Ini adalah jeritan publik yang tak mendapat ruang dalam ruang aspirasi formal. Saat suara rakyat tak diundang di meja penganggaran, media sosial menjadi tempat mereka bersaksi.
Kini, publik tahu rumah dinas bukan sekadar tempat tinggal pejabat. Ia telah berubah menjadi simbol ketimpangan baru. Sementara rakyat berkutat dengan lumpur, lubang jalan, dan listrik yang kadang padam, rumah wakilnya dihias karpet lembut, tempat tidur baru, dan studio film.
Ini bukan hanya soal anggaran. Ini soal nurani.(*)
Add new comment