Jejak Budget Pengadaan Fasilitas Pimpinan DPRD Sarolangun dari 2020-2025, Berikut Detil Itemnya!

Renovasi dan pengadaan fasilitas baru di rumah dinas (Rumdis) pimpinan DPRD Sarolangun secara besar-besaran di tahun 2025 ini, menarik perhatian publik. Kritikan dan protes datang karena praktik itu dianggap tak tepat di tengah efesiensi anggaran. Terlebih, dalam kondisi warga yang saat ini secara ekonomi sedang kesusahan.

Rupanya, rumah dinas pimpinan DPRD Sarolangun itu memang kerap bersolek. Bahkan saban tahun. Tak hanya di tahun 2025 ini saja. Data keuangan Pemkab Sarolangun menunjukkan dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 hingga 2025 ada saja budgeting anggaran di Sekretariat DPRD Sarolangun yang diarahkan untuk pengadaan fasilitas baru dan renovasi di rumah dinas pimpinan DPRD Sarolangun itu.

Yang paling mencolok bukanlah barangnya—melainkan pola pengadaannya: jumlah yang nyaris identik, jenis barang yang berulang, dan nama penyedia yang berputar di lingkaran itu-itu saja.

Berikut rincian lengkapnya:

Dari data di atas terlihat bahwa pengadaan barang di Sekretariat DPRD Sarolangun itu paling banyak memang terjadi di tahun 2025. Sementara, terbanyak ke dua di tahun 2020. Namun, ada beberapa item barang yang terlihat konsisten diadakan berulang tiap tahun, misalnya belanja alat pendingin dan belanja mebel.

Beberapa penyedia muncul secara konsisten dan mendominasi pengadaan dari tahun ke tahun:

Semua proyek bernilai tepat di bawah atau setara Rp 200 juta. Menggunakan metode Pengadaan Langsung. Minim variasi harga penawaran terhadap HPS. Misalkan, di tahun anggaran 2025, kursi kerja Rp 199,5 juta → ditawar Rp 199,1 juta. 2020–2024, alat pendingin, mebel, selasar, dll. → selalu < Rp 200 juta.

Beberapa proyek yang seharusnya bisa dikonsolidasikan, justru dipisah menjadi paket kecil. Contoh pada tahun 2025, “Gorden Ketua”, “Gorden Waka II” dipecah menjadi paket terpisah. Kemudian “Tempat Tidur Ketua”, “Tempat Tidur Waka I”, “Tempat Tidur Waka II” juga dipecah ke dalam 3 paket terpisah. Lalu “Meubeler Ketua”, “Meubeler Waka I”, juga terpisah ke dalam paket terpisah.

Pola Paket Berulang

Pakar kebijakan publik Dr. Dedek Kusnadi angkat bicara soal anggaran dan pola pengadaan berulang di lingkungan rumah dinas pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun itu. Apalagi, menurutnya, jika di total dari tahun 2020 itu, anggaran itu menyedot lebih dari Rp6,3 miliar selama enam tahun terakhir.

Dalam keterangannya kepada JambiLink, Dedek menyebut pola belanja yang terus-menerus terhadap barang-barang identik seperti alat pendingin, alat rumah tangga, meubeler, gorden sebagai bentuk pengabaian atas prinsip efisiensi dan akuntabilitas keuangan daerah.

“Ini soal moral. Secara aturan mungkin tidak ada yang dilanggar. Tapi, secara moral dan etika eisiensi, bagaimana mungkin ada pengadaan pendingin ruangan saban tahun tanpa ada audit kelayakan dan kebutuhan?” ujarnya.

Menurut Dedek, belanja rumah dinas DPRD Sarolangun tidak menunjukkan keberpihakan terhadap publik. Ia menyebut fenomena tersebut sebagai anggaran patologis, di mana belanja negara dimanfaatkan untuk kebutuhan yang tidak esensial, melainkan untuk menjaga kenyamanan elite.

"Apalagi anggaran tahun 2025 ini besar sekali. Di tengah kondisi ekonomi warga yang sedang suram, negara juga sedang efisiensi, kok Sekretariat DPRD menggelontorkan anggaran besar untuk perbaikan rumdis pimpinan,"jelasnya

“Bayangkan jika Rp6 miliar itu digunakan untuk membangun laboratorium pendidikan, fasilitas pelayanan publik, atau rumah warga miskin. Tapi ini justru dibakar untuk kenyamanan elit di balik tembok rumah negara,” imbuhnya.

Ia mendesak agar BPK RI Perwakilan Jambi, dan Kejaksaan Negeri Sarolangun segera membuka audit menyeluruh atas proyek-proyek rumah dinas itu. Bahkan, kata Dedek, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu ikut melihat praktik ini.(*)