Proyek Jalan Miliaran di Era Maulana–Diza: Publik Senang, Tapi Waspada Monopoli PL

Memasuki 100 hari pertama masa kerja Wali Kota Jambi Maulana dan Wakilnya Diza Aljosha, Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas PUPR telah meniup peluit pembangunan. Salah satu langkah strategisnya adalah peluncuran program besar-besaran pembangunan jalan lingkungan (Jaling) di seluruh kecamatan.

"Di Kelurahan Sijenjang, terdapat lebih dari 600 kepala keluarga yang membutuhkan akses jalan lingkungan yang layak. Jalan di sana rusak dan sering banjir, maka dari itu kami bangun dengan cor beton. Saya sudah cek langsung ke lokasi,” ujar Maulana, yang turut didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, camat, dan lurah setempat, saat meninjau progres pengerjaan jalan lingkungan di dua titik di Kota Jambi, yakni di Kelurahan Sijenjang dan Kelurahan Beringin, Selasa lalu (20/05/2025).

Proyek Jaling ini menggunakan sistem pengadaan langsung. Data yang dikumpulkan tim Jambi Link menunjukkan, nilai tiap paket bervariasi. Mulai dari Rp70 juta hingga menyentuh batas maksimal pengadaan langsung yakni Rp200 juta. Meski terlihat sepele, jika dikalkulasi keseluruhan, nilainya menembus angka fantastis, puluhan miliar rupiah.

Program ini langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, dan menuai apresiasi luas dari publik. Jalan-jalan gang yang sebelumnya berlubang dan tergenang kini mulai disentuh aspal dan betonisasi.

“Baru kali ini pembangunan masuk ke lorong kami. Terima kasih Pak Wali, Pak Wakil,” kata seorang warga di Bakung Jaya.

Meski publik menyambut baik proyek ini, Jambi Link menemukan banyak hal janggal. Mulai dari temuan adanya kontraktor yang bermasalah secara administrasi. Hingga tercatat sejumlah perusahaan memonopoli proyek Penunjukan Langsung (PL) secara berulang. Yang nilainya jika ditotal mencapai Rp 1 miliar. Tentu ini bukan kebetulan.

Setidaknya tiga perusahaan—CV Central Tampine's, CV Asykram, dan CV Bukit Harapan Konsultan—terendus menguasai belasan paket proyek kecil yang jika ditotal, nilainya tembus di atas Rp 1 miliar. Semua melalui jalur non-tender.

CV CENTRAL TAMPINE’S

CV ASYKRAM

Bahkan ada Perusahaan yang mendapatkan 8 paket PL sekaligus, meskipun nilainya kecil. Inilah sepak terjang CV Bukit Harapan Konsultan, yang memperoleh 8 paket Penunjukan Langsung (PL) pada semester pertama tahun 2025 dari berbagai OPD di Kota Jambi.

DATA RANGKUMAN PAKET PL YANG DIMENANGKAN CV BUKIT HARAPAN KONSULTAN

Perusahaan ini menguasai 8 paket PL dari 5 OPD berbeda. Nilai proyeknya sih terbilang kecil, tapi terstruktur. Terlihat sepele satu-satu, tapi seperti tersusun sistematis. Ini menunjukkan kecenderungan pola yang menarik perhatian.

Proyek-proyek itu memiliki ciri seragam, nilai mendekati ambang batas PL, jenis pekerjaan serupa seperti jalan lingkungan dan tembok penahan, serta waktu pelaksanaan yang nyaris bersamaan.

Bila dicermati, proyek-proyek ini tersebar di berbagai kelurahan, namun dilakukan dalam satu rentang waktu oleh satu OPD yang sama. Situasi ini berpotensi menimbulkan tafsir sebagai pemecahan proyek (split project) — sebuah praktik yang oleh regulasi disebut tidak dibenarkan jika dilakukan untuk menghindari tender terbuka.

Rujukan regulasi Pasal 20 ayat (2) Perpres 16 Tahun 2018 Perlem LKPP 12/2021, Lampiran I.

Kemudian, dalam prinsip pengadaan barang dan jasa, negosiasi harga menjadi bagian penting untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran publik. Namun, dalam banyak paket PL yang ditemukan, harga hasil negosiasi hanya turun Rp 50.000 – Rp 200.000 dari nilai HPS.

Misalnya, HPS Rp 199.900.000, hasil negosiasi Rp 199.800.000. Lalu HPS Rp 99.962.073, hasil Negosiasi Rp 99.900.000. Turunnya terlalu kecil untuk disebut sebagai hasil negosiasi strategis. Publik pun bisa berasumsi bahwa proses ini dijalankan lebih sebagai formalitas administratif ketimbang instrumen efisiensi anggaran.

Rujukan regulasinya jelas. Perlem LKPP 12/2021 tentang Penunjukan Langsung yang prinsip value for money dan efisiensi diutamakan.

Hal paling mencolok dari seluruh data pengadaan PL Kota Jambi 2025 adalah konsistensi pemenang yang sama dalam banyak proyek, termasuk dari berbagai OPD berbeda.

Sebagai contoh, CV tertentu memenangkan 5 proyek PL untuk pekerjaan jalan lingkungan. CV lain mendapatkan 5 proyek pagar dan saluran. CV lain bahkan mendapatkan 8 proyek berbeda dari 5 OPD hanya dalam 6 bulan.

Secara hukum, tentu tidak ada larangan bagi perusahaan yang kompeten untuk memenangkan proyek secara berulang. Namun, dalam konteks pengadaan PL—yang tidak melalui proses tender terbuka—pola dominasi penyedia yang berulang seperti ini tetap perlu ditinjau ulang.

Apalagi jika jenis proyek, waktu pelaksanaan, dan nilai pagunya hampir seragam.

Rujukan regulasinya Pasal 6 Perpres 16/2018, yang intinya wajib menjaga prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan sehat.

Apakah proses penunjukan telah mempertimbangkan pemerataan kesempatan?

Apakah efisiensi anggaran benar-benar terjadi dalam negosiasi?

Dan apakah pemecahan proyek memang murni karena alasan teknis, atau ada pola yang perlu diperiksa lebih lanjut?

Berikut rekap data proyek jaling berdasarkan kecamatan:

1. Kec. Paal Merah

• Jumlah Paket: ±30 titik
• Nilai Tertinggi: Rp200 juta (RT.03 Jln. Kakak Tua, RT.04 Jln. Patalila, RT.28 Jln. Sakura)
• Kontraktor dominan: CV Karya Putra Sadu, CV Central Tampine's, CV Zhafran Rizqi

2. Kec. Kota Baru

• Jumlah Paket: ±20 titik
• Nilai Tertinggi: Rp200 juta (RT.01 Kenali Asam, RT.20 Lrg. Hud-Hud)
• Pola Menonjol: CV Malneda Putra, CV Garuda Sakti Sumatera, dan CV Way Salak bolak-balik menang proyek di kecamatan ini.

3. Kec. Alam Barajo

• Jumlah Paket: ±15 titik
• Rentang Biaya: Rp100 juta–Rp200 juta
• Pola Menarik: Nama-nama seperti CV Kemuning Sejati, CV Beta Jaya, dan CV Bibe Condong Lestari mendominasi.

4. Kec. Jambi Timur

• Jumlah Paket: ±12 titik
• Kegiatan: Mulai dari RT.13 Kel. Tanjung Pinang, RT.03 Kakak Tua, hingga Lrg. Tekad
• Pagu Dominan: Rp150–200 juta
• Kontraktor Sering Muncul: CV Zhafran Rizqi, CV Limas Perkasa

5. Kec. Jambi Selatan

• Jumlah Paket: ±10 titik
• Nama Proyek: Jln. Merpati, Kasang Jaya, Rawasari, Pasir Putih
• Rata-Rata HPS: Rp149–199 juta
• Kontraktor Berulang: PT Diva Agung Lestari, CV Adhi Jaya

6. Kec. Danau Sipin

• Jumlah Paket: ±8 titik
• Fokus Lokasi: RT.11, RT.23, Gang Makbun
• Kontraktor: CV Azlia Bersaudara, Kanz Jaya Makmur

7. Kec. Telanaipura

• Jumlah Paket: ±5 titik
• Paket Menonjol: Proyek RT.18 Aur Kenali dan RT.29 Masjid Nurul Yakin

8. Kec. Pelayangan

• Jumlah Paket: 4–6 titik
• Nama Proyek: RT.01 Tanjung Johor, RT.03 Mudung Laut, Pemakaman Umum
• Rata-rata Nilai: Rp50–150 juta
• Catatan: CV Nabil Hawari menang di lebih dari dua titik.

Duet Walikota-Wakil Walikota Maulana-Diza baru saja melewati 100 hari kerja pertama. Publik menyambut baik langkah cepat mereka yang mendorong pembangunan jalan lingkungan secara masif. Program ini nyata, terasa, dan sangat dibutuhkan.

Namun, dalam semangat yang sama, publik juga berharap pembangunan ini bukan hanya harus terasa, tapi juga harus bersih. Jangan sampai proyek yang ditujukan untuk rakyat malah memperkaya segelintir orang. Celakanya lagi, jangan sampai hasilnya pun buruk. Baru beberapa bulan, jalan sudah hancur lagi.

Transparansi, pemerataan, dan akuntabilitas adalah bagian dari warisan keberlanjutan yang akan menjadi legacy duet Maulana–Diza di masa depan.

Jambi Link sudah berupaya mengonfirmasi Kadis PU Kota Jambi namun tak direspon. Nantikan update berita terbaru soal carut-marut dokumen proyek PL di Dinas PU Kota Jambi di edisi berikut.(*)